Sikap politik yang diambil Said Didu usai pertemuan ini terbilang unik.
Ia menegaskan bahwa gerakannya tidak akan memosisikan diri sebagai oposisi bagi figur Presiden Prabowo, melainkan terhadap kekuatan gelap di sekitar lingkaran kekuasaan yang mencoba menghalangi agenda reformasi.
“Kami tidak oposisi terhadap Presiden. Oposisi kami adalah terhadap orang-orang di sekitar beliau yang menghalangi agenda pengembalian kedaulatan,” kata Said Didu.
Ia secara spesifik menyentuh kelompok yang ia sebut sebagai “Geng SOP” atau Solo Oligarki Parcok sebagai pihak yang akan terdampak pertama kali oleh gerakan ini.
“Target kita jelas: oligarki. Dengan agenda ini, yang pertama tersentuh pasti geng SOP, Solo Oligarki Parcok. Itu tidak terelakkan,” ujarnya.
Karenanya Said Didu mengajak untuk menyatukan kekuatan rakyat di seluruh Indonesia demi merebut kembali kedaulatan bangsa yang, telah lama diperjualbelikan oleh elite kekuasaan.
“Kita juga enggak mau dibawah pemerintah. Enggak mau. Ya, dia jalan dengan agendanya, kita jalan dengan agenda kita,” kata Said Didu.
Pertemuan dengan Prabowo tersebut tidak hanya dihadiri oleh Said Didu.
Sederet tokoh berintegritas seperti peneliti BRIN Siti Zuhro, eks Ketua KPK Abraham Samad, hingga mantan Kabareskrim Komjen (Pol) Purn Susno Duadji turut hadir.
Meski didampingi sekitar sepuluh staf kepercayaan, Presiden Prabowo disebut mempresentasikan sendiri kebijakan strategisnya untuk percepatan perbaikan bangsa.
Diskusi berjalan dinamis, mencakup isu-isu sensitif mulai dari reformasi Polri, pemberantasan korupsi, hingga persoalan kedaulatan wilayah dan misi perdamaian di Gaza.
Baca juga: Said Didu Beberkan Perwira Tinggi TNI-Polri di Balik Sengketa Tanah Jusuf Kalla
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengonfirmasi bahwa pertemuan tersebut adalah inisiatif Presiden untuk mendengar masukan langsung dari mereka yang berada di barisan oposisi.
Senada dengan itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menilai langkah ini sebagai bukti nyata bahwa Presiden Prabowo sama sekali tidak anti-kritik.
Melawan Hegemoni Oligarki
Said Didu menyoroti pola oligarki yang selama ini merusak tatanan negara—mulai dari memengaruhi legislasi, penguasaan konsesi tambang, hingga dominasi di sektor perbankan dan pasar modal.
Ia mengutip data bahwa sekitar 60 oligark kini menguasai kekayaan nasional di tengah meningkatnya angka kemiskinan.
“Sepuluh orang terkaya, kekayaannya naik tiga kali lipat, tapi kemiskinan juga naik tiga kali lipat. Ini perampokan,” cetusnya.
Dengan pertemuan ini, publik kini melihat peta politik baru: kolaborasi antara komitmen kekuasaan dari dalam dan tekanan moral dari luar untuk satu target yang sama, yakni menumbangkan dominasi elit kecil yang mengangkangi kepentingan nasional
