BANDA ACEH – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti kejanggalan dalam data kepesertaan PBI (penerima bantuan iuran) Jaminan Kesehatan. Ia memperkirakan jika total peserta PBI mencapai sekitar 143,9 juta jiwa, maka hal itu menimbulkan pertanyaan besar terkait validitas data kemiskinan.Pertanyaan, kata Riekt, bukan tanpa alasan, mengingat bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia per Februari yang diperkirakan sekitar 287 juta jiwa, maka penerima PBI setara dengan sekitar 50,31 persen dari total jumlah penduduk.
“Artinya, keseluruhan peserta PBI saat ini adalah 143.908.093 peserta. Dikalikan jumlah penduduk Februari saat ini—kalau di-Googling ini juga datanya belum pasti, tapi anggaplah benar—287.041.161 jiwa. Artinya, dengan prinsip tadi sasaran utama penerima bantuan iuran, dari 143,98 juta jiwa, artinya jumlah penduduk miskin Indonesia saat ini 50,31%?” kata Rieke dalam rapat pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senin (9/2/2026).
Ia menilai angka tersebut bukan kondisi baik, karena jika benar maka separuh penduduk Indonesia masuk kategori tidak mampu.
“Bapak Menteri Keuangan, tentu ini bukan kondisi yang baik-baik saja kalau dikalikan ya. Apakah ini data yang faktual? Karena kalau 50,31%, saya mohon masukan dari senior-senior Komisi XI, dari semua yang hadir di sini, apa kategori negara kita jika 50,31% tidak mampu?” katanya.
Di sisi lain, ia menyatakan sepakat agar peserta PBI Jaminan Kesehatan yang dinonaktifkan segera direaktivasi, terutama bagi kelompok penyakit kronis yang membutuhkan layanan berkelanjutan.
Rieke menegaskan persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi atau angka dalam data, tetapi menyangkut keselamatan masyarakat.
“Saya sepakat reaktivasi peserta yang dinonaktifkan tadi segera. Karena ini… persoalan nyawa,” kata Rieke.
Ia menyebut jumlah peserta layanan katastropik yang perlu dijamin dalam masa transisi sekitar 120.472 orang. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menjamin kelompok ini selama tiga bulan tidak besar dibandingkan total APBN.
“Ada 120.472 orang dikali 42.000 dikali 3 bulan, hanya 15,179 miliar. APBN bukan uang saya, bukan uang kita, uang rakyat,” katanya mengakhiri.
