Pansus DPRA Panggil BAS, CIC Aceh: Bagaimana Soal Kredit Macet, Pencalonan Dirut, UMKM serta Dana Abadi Pendidikan Aceh?

BANDA ACEH – Tim Pansus DPRA diminta untuk lebih terbuka dan tentu harus mengedepankan prinsip transparan ke publik terkait penggalian berbagai informasi tentang Bank Aceh Syariah (BAS). Hal itu disampaikan Ketua Harian Corruption Investigation Committee (CIC)  Provinsi Aceh, Sulaiman Datu kepada HARIANACEH.co.id, Jumat Pagi (27/1/2023) di Banda Aceh. 

Menurut Sulaiman Datu, Tim Pansus DPR Aceh adalah Watch Dog-nya rakyat Aceh, maka sudah menjadi hal penting bagi Tim Pansus untuk terus menggali berbagai persoalan yang saat ini sedang dihadapi oleh Bank Aceh Syariah.

“Dengan adanya rapat koordinasi Tim Pansus Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) DPR Aceh dengan SKPA terkait seperti BPKA, Biro Ekonomi dan Biro Hukum Sekda Aceh untuk kemudian dimintai keterangan sambil mengevaluasi kembali tindak tanduk kinerja Bank Aceh Syariah, tentu hal tersebut menjadi penting bagi Tim Pansus BUMA DPR Aceh, karena Bank Aceh Syariah adalah Bank milik masyarakat Aceh,” ucap Sulaiman Datu.

Selain evaluasi dan penggalian keterangan, CIC Provinsi Aceh juga meminta kepada Tim Pansus DPR Aceh untuk mendorong Bank Aceh Syariah untuk meningkatkan fungsi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Aceh terkait pembiayaan dunia usaha khususnya para pelaku UMKM di seluruh Aceh, ditambah lagi mempermudah bebagai proses birokrasi.

“Tim Pansus harus mendorong Bank Aceh Syariah untuk lebih meningkatkan pelayanannya dan mempermudah birokrasi dan tentu juga harus benar-benar mau berkontribusi lebih banyak lagi untuk mengurangi angka kemiskinan di Aceh serta peduli kepada dunia usaha dan Pelaku UMKM di seluruh Aceh, karena Bank Aceh Syariah adalah milik Rakyat Aceh,” timpal Sulaiman Datu.

Kemudian, sambung Sulaiman Datu lagi terkait aset dan saham Badan Usaha Milik Aceh (BUMA), Pemerintah dan DPR Aceh harus mampu membuka telinga dan mau mendengarkan masukan dari berbagai pihak khususnya masyarakat dan civil society yang ada di Provinsi Aceh. 

“Selain membuka mata, kami juga meminta kepada Pemerintah Aceh dan DPRA untuk mau mendengarkan masukan dari masyarakat, akademisi dan aktivis serta lembaga publik lainnya dengan meluangkan waktu lebih banyak lagi dengan cara menghimpun berbagai informasi lainnya tentang situasi Bank Aceh Syariah dan PT. PEMA saat ini,” ujar Ketua Harian DPW CIC Aceh.

Pembentukan Holding Company

Menurut CIC Aceh, suatu bisnis yang dapat berkembang dengan baik, maka selayaknya bisa melebarkan usahanya dengan memiliki anak perusahaan. Semakin bertambah anak perusahaan, menjadikan kesemuanya membentuk suatu grup dengan satu perusahaan utama yang memimpin, yang disebut dengan perusahaan induk atau holding company.