Harga Beras di Era Jokowi Tembus Rp 18 Ribu per Kilo, Termahal Sepanjang Sejarah

BANDA ACEH – Lonjakan harga beras kini tengah menjadi persoalan besar yang dihadapi masyarakat. Bahkan, kenaikan harga beras pasca Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 kali ini disebut-sebut sebagai kenaikan tertinggi dalam sejarah kepemimpinan era Presiden Joko WIdodo atau Jokowi.

Kenaikan harga beras mencetak rekor baru mencapai Rp 18 ribu per kilogram untuk beras premium. Harga tersebut telah melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yakni Rp 14.800 per kilogram. Selain mahal, stok beras premium juga langka di toko retail modern.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku was-was dengan kenaikan harga beras belakangan ini. Musababnya, harga beras yang melonjak drastis bisa mengerek inflasi. Padahal inflasi di Indonesia relatif rendah dibandingkan negara-negara maju maupun inflasi global.

“Meskipun kita juga waspada terhadap kenaikan harga beras bulanan yang mencapai 7,7 persen year to date,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita pada Kamis sore, 22 Februari 2024.

Selain beras premium, beras medium juga mengalami kenaikan harga. Berdasarkan laporan Koran Tempo, harga beras medium di Pasar Induk Beras Cipinang menembus harga Rp 14.700 per kilogram lima hari setelah Pemilu. Harga tersebut naik Rp 2.700 dibanding periode yang sama tahun lalu.

Menanggapi mahalnya harga beras serta stok yang makin menipis, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan akan membahasnya dengan presiden. “Ini akan menjadi bahan rapat saya dengan presiden,” tuturnya saat berkunjung di Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin, 19 Februari 2024 lalu.

Kenaikan Harga Beras Tertinggi dalam Sejarah

Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang, Zulkifli Rasyid mengatakan bahwa naiknya harga beras kali ini merupakan kenaikan tertinggi. Selama lebih dari 45 tahun berdagang beras, ia mengaku baru merasakan hal seperti saat ini. “Ini tertinggi,” katanya kepada Majalah Tempo, Rabu, 21 Februari 2024.

Zulkifli menyatakan bahwa kenaikan harga beras sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan. Menurut dia, hal ini disebabkan oleh keterlambatan pasokan beras dari daerah produsen. Apalagi,  sebagian besar wilayah produsen beras belum memulai panen karena musim tanam yang tertunda dari November menjadi Desember dan Januari. “Kalaupun ada yang masuk, tidak mencukupi permintaan,” tuturnya.

Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog yang diselenggarakan pemerintah juga tidak mampu membantu menekan harga beras. Pasalnya, beras SPHP yang dijual sesuai harga eceran tertinggi beras medium, yakni Rp 10.900 per kilogram itu juga langka. Padahal, beras kemasan 5 kilogram yang digelontorkan dalam operasi pasar ini menjadi andalan pemerintah untuk menekan harga pangan.