Jelang Pencoblosan, Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh Minta Masyarakat Kawal Pilkada

BANDA ACEH – Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh, Teuku Nanta Muda, ST., MM., dari Fraksi Partai NasDem, menegaskan pentingnya menjaga netralitas dan integritas penyelenggara Pilkada 2024 untuk memastikan proses demokrasi berjalan jujur, transparan, dan adil.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi sangat bergantung pada kinerja penyelenggara, mulai dari KIP Banda Aceh, Panwaslih, hingga KPPS.

“Netralitas penyelenggara harus dijaga. Mereka memiliki peran penting untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan adil dan bersih, tanpa ada intervensi yang mencederai kepercayaan masyarakat,” ujar Teuku Nanta, Selasa, 26 November 2024 dalam keterangan tertulisnya yang diterima HARIANACEH.co.id.

Teuku Nanta menambahkan, Pilkada kali ini harus melahirkan pemimpin yang tidak hanya memiliki visi besar untuk Banda Aceh, tetapi juga mampu mewujudkannya melalui tindakan nyata.

Ia menyoroti pentingnya memilih pemimpin yang peka terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu membawa kota Banda Aceh keluar dari berbagai permasalahan, terutama yang muncul pasca-tsunami.

“Kita harus memastikan bahwa kota ini benar-benar bangkit. Pemimpin yang kita pilih harus mampu mengatasi tantangan ekonomi, memperhatikan pendidikan, serta memberikan solusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Mengenai isu politik uang yang sering mencuat dalam setiap gelaran Pilkada, Teuku Nanta menyampaikan optimisme bahwa masyarakat Banda Aceh kini semakin matang dalam menentukan pilihan.

Ia percaya bahwa masyarakat sudah bisa membedakan mana pemimpin yang benar-benar berintegritas dan mana yang tidak.

“Hari ini, masyarakat kita sudah lebih realistis. Mereka bisa berpikir dengan baik, mana yang layak dipilih dan mana yang tidak. Kita harap masyarakat juga berperan aktif melaporkan jika terjadi praktik-praktik politik uang,” katanya.

Ia menambahkan, baik pemberi maupun penerima politik uang harus menyadari konsekuensi hukum dan moral dari tindakan tersebut.

“Selain pelanggaran hukum, hal ini juga menjadi tanggung jawab moral. Semua pihak, termasuk aparat gampong dan tokoh pemuda, harus bekerja sama mengawasi dan melaporkan pelanggaran sesuai anjuran KIP Banda Aceh,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada. Menurutnya, masyarakat harus benar-benar menggunakan hak pilih mereka untuk memilih pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen pada pembangunan Banda Aceh.

“Sebagai wakil rakyat, kami terus turun ke masyarakat, mendengarkan langsung permasalahan mereka. Ini menjadi dasar bagi kami untuk mendorong agar pemimpin mendatang mampu mengatasi berbagai kendala yang ada,” ungkapnya.