Setahun Presiden Prabowo: Jabatan Terus Dibagi di Tengah Slogan Efisiensi

BANDA ACEH – Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti mengaku menangkap adanya perbedaan antara kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan selama hampir setahun Prabowo Subianto menjabat Presiden RI.

Ray mengatakan Prabowo selama memimpin terus membagi-bagi jabatan ketika pemerintahan punya kebijakan efisiensi.

“Jabatan terus dibagi-bagi, di tengah slogan efesiensi. Jelas, hal ini bertentangan dengan prinsip efesiensi dan efektivitas,” kata dia kepada awak media, Selasa (14/10).

Selain itu, kata Ray, pertentangan antara kebijakan dan praktik di lapangan bisa dilihat ketika transfer ke daerah (TKD) yang dipotong dan pusat terus melantik pejabat baru.

“Daerah kekurangan uang, uang yang ada dibagi-bagi untuk pejabat baru. Alias, setahun ini, pejabat dimanja,” ungkapnya.

Ray pun menyoroti lambatnya Wamen di kabinet diberhentikan sebagai komisaris di BUMN setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun, MK dalam putusan nomor 128/PUU-XXIII/2025 melarang Wamen rangkap jabatan sebagai Komisaris di BUMN.

“Para wamen yang sudah dengan tegas dilarang oleh MK jadi komisaris tetap dibiarkan. Kemungkinan menunggu hingga dua tahun ke depan. Alias, menunggu makin banyak uang BUMN kesedot untuk membiayai para pejabat di sekitar presiden,” kritik Ray.

Aktivis prodemokrasi itu juga menangkap komitmen pemerintahan yang meredup mereformasi Polri jelang setahun Prabowo menjabat Presiden RI.

Sebab, kata Ray, janji Prabowo untuk mengumumkan anggota di Komite Reformasi Polri tak kunjung dilaksanakan.

“Janji Presiden tim reformasinya akan diumumkan selepas Presiden kembali dari PBB. Dua pekan setelah itu, alih-alih diumumkan, bahkan terasa makin redup,” ujar dia.

Ray juga melihat sosok Gibran Rakabuming Raka yang hampir setahun menjabat Wapres RI tak punya tupoksi jelas.

Dia mengatakan Wapres dalam UU sebenarnya punya tugas sebagai Ketua Percepatan Kesejahteraan Papua.

Namun, kata Ray, Gibran malah sibuk di Jakarta ketimbang di Papua untuk melaksanakan tugas mempercepat kesejahteraan.

“Semestinya, setidaknya dua hari dalam sepekan, Wapres berkantor di Papua, di Jakarta pun, aktivitasnya banyak berkutat pada menyambangi sekolah-sekolah umum, tetapi jarang ke kampus,” ungkap dia. (ast/jpnn)