BANDA ACEH -Anggota DPR RI Benny K Harman menegaskan penolakannya terhadap wacana pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang kembali dilakukan melalui DPRD dan tidak dipilih langsung oleh rakyat.
Menurutnya, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suara dan kehendak rakyat yang seharusnya tidak dilawan.
“Ini suara rakyat, kehendak rakyat. Sebaiknya janganlah dilawan,” kata Benny K Harman menanggapi wacana lewat akun X miliknya, Selasa, 30 Desember 2025.
Politikus Partai Demokrat itu mengakui bahwa penyelenggaraan pilkada langsung memang masih menyisakan berbagai persoalan.
Namun, ia menilai solusi atas problem tersebut bukan dengan menarik kembali hak pilih rakyat, melainkan dengan melakukan perbaikan regulasi.
“Ada banyak problem yang timbul dengan pilkada langsung. Mari kita perbaiki problem-problem tersebut dengan membuat undang-undang dan aturan pilkada yang lebih baik lagi,” ujarnya.
Benny menegaskan, demokrasi harus terus diperjuangkan melalui penyempurnaan sistem, bukan dengan memundurkan prinsip kedaulatan rakyat. Ia mengingatkan agar para pemegang kekuasaan tidak mudah menyerah dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.
“Jangan pernah kita putus asa dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Lebih jauh, Benny menekankan bahwa legitimasi kekuasaan sejatinya bersumber dari rakyat. Oleh karena itu, setiap kebijakan Politik, termasuk terkait mekanisme pemilihan kepala daerah, harus berpijak pada kepentingan dan kehendak publik.
“Karena rakyat, kita berkuasa,” pungkas Benny.
