Saat KSAD Keluhkan Prajurit “Cuma Dikasih Makan”, Menkeu Purbaya Langsung Sentil BNPB

BANDA ACEH — Suasana rapat Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025), mendadak mencair ketika Menteri Keuangan Purbaya melontarkan celetukan spontan menanggapi keluhan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Percakapan singkat namun sarat makna itu membuka kembali persoalan klasik dalam tata kelola anggaran penanganan bencana: keterbatasan skema pendanaan lintas kementerian dan lembaga.

Dalam rapat tersebut, KSAD Maruli menyampaikan secara lugas kondisi dukungan logistik yang diterima prajurit TNI AD di lapangan.

Menurut dia, keterlibatan TNI dalam penanganan bencana kerap hanya didukung sebatas konsumsi, tanpa sokongan pengadaan barang maupun pengiriman peralatan pendukung.

“Pak ini Pak Menteri, Pak ini BNPB juga hanya dukung makan, Pak. Enggak ada beli barang, ngiriman, semua enggak ada,” ujar Maruli di hadapan para anggota DPR dan perwakilan kementerian.

Pernyataan itu langsung direspons Menkeu Purbaya dengan nada bertanya, “Bapak enggak minta kali?” Maruli pun menjawab singkat namun tegas, “Saya sudah minta semua orang, Pak. Enggak ada yang kasih.”

Dialog spontan tersebut memotret realitas di balik meja rapat: mekanisme anggaran penanganan bencana yang masih terpusat dan rigid.

Saat ini, penyaluran dana bencana pada prinsipnya hanya dapat dilakukan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Skema satu pintu ini kerap dinilai memperlambat fleksibilitas dukungan, terutama ketika melibatkan institusi lain seperti TNI yang berada di garis depan respons darurat.

Menanggapi keluhan KSAD, Menkeu Purbaya bahkan secara terbuka menegur Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

Dengan gaya bercanda namun bernada kritik, ia menyindir minimnya kontribusi barang dari kementerian teknis tersebut.

 “Oh, lu pelit juga lu barang dari kita ya. Jangan gitu lu,” celetuk Purbaya, yang sontak mengundang reaksi hadirin.

Meski terdengar ringan, celetukan itu menegaskan adanya evaluasi serius atas koordinasi antarkementerian dalam penanganan bencana.

Pemerintah, kata Purbaya, tengah membahas percepatan pencairan sisa dana pemulihan pascabencana sekitar Rp1,51 triliun. 

Dana tersebut menjadi krusial untuk menopang rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak, termasuk Aceh, yang masih menghadapi tantangan pemulihan infrastruktur dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Selain itu, rapat juga menyinggung rencana alokasi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Pemerintah berkomitmen menjadikan pembangunan kembali daerah rawan dan terdampak bencana sebagai salah satu prioritas, dengan penekanan pada penguatan ketahanan infrastruktur serta perbaikan tata kelola pendanaan agar respons di lapangan tidak lagi tersendat.