BANDA ACEH – – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dituding “bermain” isu ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) oleh akun anonim di media sosial. Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam menilai tudingan itu fitnah tak berdasar.
“Tuduhan yang mengaitkan SBY dengan isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo adalah fitnah yang tidak berdasar. Pak SBY sama sekali tidak terlibat dan tidak pernah berada di balik isu tersebut,” ujar Umam dalam keterangannya, Jumat (2/1/2026).
Umam menegaskan, hubungan antara SBY dan Jokowi berjalan dengan baik. Apalagi, kata dia, SBY saat ini sudah tidak aktif dalam Politik praktis dan lebih fokus pada aktivitas sosial, seni dan olahraga.
Dia meyakini, fitnah yang beredar di media sosial itu disebarkan secara masif oleh akun-akun anonim dengan pola yang berulang dan terkesan terkoordinasi sehingga berpotensi membentuk persepsi publik yang menyesatkan.
“Disinformasi semacam ini bukan sekadar menyerang reputasi personal, tetapi juga merusak ruang publik dan kualitas demokrasi,” katanya.
Atas dasar itu, upaya hukum dinilai perlu agar kebohongan tidak dibiarkan menjadi kebenaran baru. Menurutnya, langkah hukum bisa dijalankan, dengan diawali melalui somasi, yakni teguran atau peringatan hukum tertulis yang ditujukan kepada pihak yang dianggap melanggar, menyebar fitnah, atau melakukan perbuatan melawan hukum.
“Somasi adalah tahap awal yang beradab dalam penegakan hukum. Tujuannya meminta penghentian perbuatan, membuka ruang klarifikasi atau permintaan maaf, sebelum perkara dibawa ke proses pidana,” katanya.
Menurutnya, langkah hukum yang dipertimbangkan ini memiliki nilai pendidikan politik.
“Ini menegaskan batas etis antara kebebasan berekspresi dan penyebaran kebohongan. Demokrasi yang sehat menuntut akuntabilitas, verifikasi dan tanggung jawab atas setiap pernyataan,” kata dia
