0leh: Rosadi Jamani
KALIAN pasti sering membaca ungkapan, “Semua salah Jokowi.” Dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut sudah jadi tersangka. Namun, ada drama di balik itu semua. Nama Jokowi pun disebut-sebut.
Negeri ini memang tak pernah kehabisan tontonan Politik. Ketika tema besarnya adalah ibadah paling sakral di dunia Islam, salah satunya haji.
Sampeyan bayangkan! Urusan wukuf di Arafah bisa berubah jadi wukuf politik di Senayan, lengkap dengan aroma konspirasi, bisik-bisik podcast, dan plot twist ala serial Netflix.
Kali ini pemeran utamanya Gus Yaqut, mantan Menteri Agama, yang resmi ditetapkan tersangka oleh KPK.
Tapi seperti sinetron jam prime time, kasus ini tak berdiri sendirian. Nama Jokowi ikut disebut, bukan sebagai tersangka, melainkan sebagai bayangan besar yang melintas di balik layar.
Cerita bermula dari sebuah podcast. Ya, republik ini sekarang sering menemukan “dokumen rahasia negara” bukan di arsip, tapi di YouTube.
Islah Bahrawi, atau Gus Islah, duduk santai di hadapan Akbar Faizal, lalu membuka kisah yang membuat politik haji terasa seperti drama geopolitik.
Menurut pengakuannya, Gus Yaqut mangkir dari panggilan Pansus Haji DPR bukan karena menghindar, melainkan karena sedang menjalankan perintah Presiden Jokowi.
Bukan perintah biasa, tapi tugas kenegaraan menghadiri Konferensi Perdamaian Dunia di Prancis, dibuka langsung oleh Presiden Emmanuel Macron. Dari Senayan ke Paris, dari pansus ke croissant, begitulah garis ceritanya.
Di titik ini, publik disuguhi dilema klasik ala tragedi Yunani. Jika Gus Yaqut datang ke pansus, kata Islah, ia berisiko berhadap-hadapan dengan Presiden.
Jika tidak datang, DPR siap menjadikannya sasaran tembak politik. Sebuah jebakan yang rapi, seperti labirin tanpa pintu keluar.
Di sinilah bumbu konspirasi mulai terasa. Negara yang konon menganut sistem presidensial ini mendadak terasa seperti drama kerajaan, di mana titah raja dan murka parlemen sama-sama mematikan.
Islah tak berhenti di situ. Ia menyebut Pansus Haji bukan sekadar upaya pengawasan, tapi sarat kepentingan politik.
Nama Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ikut masuk frame, lengkap dengan sejarah lama hubungan panas-dingin dengan Gus Yaqut sejak perpisahan politik di PKB.
Narasinya mengalir seperti teori konspirasi kelas berat, haji bukan lagi soal rukun Islam kelima, melainkan arena balas dendam politik, di mana kuota jamaah bisa berubah menjadi amunisi kekuasaan.
Lalu masuklah KPK sebagai penentu babak baru. Lembaga antirasuah ini memastikan Jokowi tak akan diperiksa. Alasannya terdengar rasional dan legal, tambahan 20 ribu kuota haji memang hasil lobi diplomatik Presiden ke Arab Saudi.
