Perintah Menag Yaqut Sikat HTI dan FPI Ternyata demi Kepentingan Politik?

– Pernyataan Menteri Agama atau Menag Yaqut Chalil Qoumas, tentang jejak-jejak simpatisan Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang masih terendus menuai komentar dari berbagai pihak.

Salah satunya kali ini datang dari Analis Politik UIN Jakarta, Adi Prayitno yang mengatakan kalau pernyataan Menag Yaqut tersebut punya maksud tertentu.

Kata Adi, perintah Menag Yaqut untuk membasmi aktivitas-aktivitas tersembunyi dari dua organisasi yang ideologinya dianggap mampu mengancam NKRI dan Pancasila itu tidak lain untuk mengeratkan kekuatan di kalangan NU.

Menurut dia, hal itu jelas terbaca dari perintah Yaqut yang secara terbuka ditujukan kepada GP Ansor dan Banser. Mereka dipercaya untuk membantu pemerintah dalam membasmi para aktivis dari dua kelompok terlarang tersebut.

“Bahwa Menag Yaqut lebih ingin mengkonsolidasi kekuatan teman GP Ansor dan Banser. Bahwa di luar mereka ada kelompok lain yang sedang mengkonsolidasi kekuatan politiknya,” kata Adi Prayitno dalam diskusi Safari#24 Total Politik bertema ‘Bernahkah FPI dan HTI Masih Bergerak di Bawah Tanah?’ di Perpustakaan Freedom Institute, Wisma Bakri, Jakarta Selatan, dikutip pada Kamis, 7 April 2022.

Sejalan dengan pernyataan Menag Yaqut, Adi juga menilai bahwa secara kultural kedua organisasi terlarang ini masih terus bergerak meski struktur kelompoknya sudah dibubarkan.

“FPI dan HTI sekalipun sudah dibubarkan secara organisasi, tapi secara kultural mereka tetap berjejaring, yang mencoba untuk mendakwahkan satu narasi politik besar di luar demokrasi, di luar Pancasila,” katanya.

Kendati mendukung pernyataan Yaqut, tapi Adi juga memintanya untuk lebih memperjelas lagi pernyataan terkait dua kelompok itu.

Sebab, dikatakan bahwa kelompok tertentu radikal adalah jika terbukti melakukan kegiatan-kegiatan yang mengancam keutuhan bangsa dan ingin mengganti dasar negara dengan ideologi mereka.

“Pernyataan Menag itu, teman-teman Ansor, NU Banser harus tetap menjadi garda terdepan. Jangan lengah, di depan masih ada harapan. Tantangan radikalisme itu ada. Tapi ingat, radikalisme itu harus jelas definisinya, yaitu kelompok yang mencoba mengganti NKRI Pancasila dengan yang lain,” katanya.

“Kalau yang lainnya debatable, masa orang berpikir bebas tentang mazhab, khilafah nggak boleh, apa pun boleh. Tapi yang jelas, kalau sudah membesar menjadi sebuah gerakan politik itu harus diwaspadai,” sambungnya.

Seperti diketahui, bahwa Menteri Agama Yaqut Chalil sempat meminta GP Ansor dan Banser untuk mewaspadai adanya potensi yang bisa merusak pluralisme di Tanah Air.