Organisasi Pembebasan Patani Bersatu bertanggung jawab atas dua ledakan pada Jumat.
BANGKOK — Pemerintah Thailand mengatakan serangan bom di bulan Ramadhan di daerah mayoritas Muslim tidak akan menggagalkan perundingan damai dengan pemberontak separatis. Hal ini disampaikan setelah kelompok pemberontak mengaku bertanggung jawab atas serangan-serangan tersebut.
Kelompok milisi G5 dari Organisasi Pembebasan Patani Bersatu (PULO) mengaku bertanggung jawab atas dua ledakan yang menewaskan seorang warga sipil dan melukai tiga petugas polisi Jumat (15/4/2022) lalu. Pengakuan ini disampaikan presiden PULO Kasturi Mahkota.
PULO dikeluarkan dari perundingan damai antara pemerintah Thailand dengan Barisan Revolusi Nasional (BRN). Dua pekan lalu kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan kekerasan selama bulan suci Ramadhan sampai 14 Mei.
Sejak 2014 lebih dari 7.300 orang tewas dalam pertempuran antara pemerintah dan kelompok bayangan yang ingin provinsi mayoritas melayu-Muslim yakni Narathiwat, Yala, Pattani dan sebagian Songkhla merdeka. Daerah itu merupakan bagian dari kesultanan Patani yang Thailand aneksasi pada tahun 1909 dalam perjanjian dengan Inggris.
Melalui pernyataan tertulis negosiator pemerintah mengecam kekerasan tersebut. Tapi menegaskan perjanjian damai dengan BRN masih berlaku. Negosiator menambahkan koordinator dari kedua belah pihak sedang berusaha mencegah pihak lain membatalkan perundingan.
“Menyatukan kelompok-kelompok untuk dialog damai merupakan masalah internal pihak lain, dan tim Thailand siap dan senang untuk berbicara pada semua kelompok,” tulis delegasi pemerintah Thailand, Ahad (17/4/2022).
Sementara itu BRN menolak memberikan komentar. Perundingan damai menjadi solusi politik dalam konflik yang sudah berlangsung selama puluhan tahun di bawah kerangka kerja konstitusi Thailand.
Sejak awal 2013 perundingan kerap terganggu. Perundingan terbaru digelar pada tahun 2019.
Katsuri dari PULO mengatakan perundingan tidak cukup inklusif dan terlalu cepat. Kelompok pemberontak menolak kesepakatan yang membuang kemungkinan wilayah mayoritas melayu-muslim merdeka dari Thailand yang mayoritas Buddha.
sumber : Reuters
Sumber: Republika