“Jadi seharusnya Kejagung tidak hanya fokus siapa yang melakukan komunikasi dengan Dirjen Daglu atau mengurus perizinan, tetapi siapa yang berkepentingan dan diuntungkan dari tindakan tersebut,” ungkap Almas.
Almas menyebutkan, dari praktik kongkalikong ini sudah terlihat secara gamblang korporasi mendapat keuntungan besar secara tidak sah. Apalagi mereka sudah beroperasi sebelum Kemendag menerapkan kebijakan DMO 20% dari volume ekspor untuk kebutuhan dalam negeri.
Potensi Dipetieskan
Almas tidak menampik adanya potensi perkara ini hanya mentok pada empat tersangka individu melihat adanya korporasi besar yang bisa jadi memiliki hubungan istimewa dengan pemerintah. Menurut dia, penegak hukum biasanya loyo jika dihadapkan dalam situasi seperti itu.
“Makanya kita perlu dorong Kejagung melakukan itu, terlebih Kejagung sendiri yang menyebut perbuatan tersebut berdampak besar dan setiap lembaga diminta untuk mengedepankan sense of crisis,” kata dia.
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai, penersangkaan korporasi merupakan indikator kinerja Kejagung tidak masuk angin dalam menangani perkara mafia minyak goreng ini. Uchok mengakui tingginya bobot politik yang dihadapi jaksa menangani perkara ini namun masih berharap bisa diusut tuntas.
Uchok menyinggung, selain terang-terangan Wilmar mensponsori Persis Solo milik Kaesang, belum lama ini publik dikagetkan oleh beredarnya foto Menko Marves Luhut B Pandjaitan dengan tersangka Master Parulian. Kedua peristiwa itu menandakan adanya muatan politik dalam kasus ini.
“Saya khawatir tidak ada kejutan dalam kasus ini. Malahan saya bingung apakah nantinya Jaksa Agung apa menteri yang diganti,” selorohnya.
Menurut Uchok, jika Kejagung berani menersangkakan korporasi maka terbuka kesempatan aset-aset milik korporasi tersebut dirampas untuk negara. “Harus ada efek jera, mereka dimiskinkan. Jangan lupa ada rakyat yang mati akibat kelangkaan minyak goreng.”
Kapuspenkum Kejagung Made Sumedana tidak mau berbicara banyak mengenai perkara ini. Dia meminta masyarakat untuk bersabar dan memberi kesempatan bagi penyidik untuk bekerja.
Sedangkan Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah, menyebutkan penyidik masih fokus untuk memeriksa 88 perusahaan eksportir CPO. Jampidsus juga menekankan fokus penyidik sekarang ini menelusuri pemberian izin ekspor.
“Itu ada 88 perusahaan yang ekspor, semua itu kita cek benar enggak ekspor,“ kata dia.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
