Anggaran BPDPKS Triliunan Tapi Alokasinya Tidak Pro Rakyat

BANDA ACEH – Kinerja Badan Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di tengah kelangkaan minyak goreng akhir-akhir ini disorot.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Erma Rini mengkritisi peran BPDPKS lantaran belum selesai masalah kelangkaan, kini pemerintah mengungkap akan mencabut subsidi minyak goreng curah mulai 31 Mei 2022.

Anggia menilai anggaran besar BPDPKS yang mencapai Rp 130-an triliun lebih belum proporsional mendukung subsidi sawit rakyat. Untuk subsidi migor curah hanya Rp 7,6 T, sementara untuk biodiesel mencapai 110,03 T.

“BPDPKS ini mengelola dana yang luar biasa besar, anggaran kementerian kita itu enggak ada yang sampai segitu, pengalokasiannya inilah yang selalu kita soroti sangat tidak proper, sangat tidak proporsional dan sangat tidak pro-rakyat,” kata Anggia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/5).

“Negara kita dalam konteks ini benar-benar zalim anggaran segitu banyaknya, tapi kita enggak melakukan tidak menggunakan secara proper,” imbuhnya menegaskan.

Menurut dia, sebagian besar dipakai buat biodiesel, justru siapa pihak yang menikmati itu, padahal penyumbang anggaran, pungutan ekspor itu adalah para petani sawit rakyat.

“Saya pernah di Panja mempertanyakan apakah petani rakyat itu menyumbang pungutan itu, anggaran itu,  jawabannya ke sana-kemari dan enggak jelas dan kita tersinggung nih, rakyat ini punya sumbangan besar, punya kontribusi yang besar, intuk anggaran yang besar sekarang dikelola oleh BPDPKS,” kata Anggia.

Bagi Anggia, BPDPKS itu tak lebih dari sekedar EO (Event Organizer), yang tidak jelas posisinya dalam perbaikan infrastruktur sawit dalam negeri. Ia mendukung kinerja BPDPKS agar dievaluasi.

“Makanya menurut saya memang perlu dibedah sebedah-bedahnya dan dievaluasi tentang penggunaan anggaran dan tentang kebijakannya juga,” pungkasnya.