Pertemuan merupakan upaya Koalisi Indonesia Baru melakukan penjajakan dengan PDIP.
JAKARTA — Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mengomentari pertemuan yang dilakukan Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Menurutnya, pertemuan tersebut merupakan upaya Koalisi Indonesia Baru (KIB) melakukan penjajakan dengan PDIP.
“Pertemuan politik ini lebih pada pendekatan KIB pada PDIP, karena bagaimanapun yang miliki posisi tawar tinggi adalah PDIP,” kata Dedi kepada Republika, Ahad (17/7).
Dedi menambahkan, ajakan bergabung ke PDIP dinilai menjadi satu materi dialog yang dibahas. Meskipun pada situasi itu KIB pasti ditekankan soal pilihan capres harus dari PDIP.
“Persoalannya, apakah KIB berkenan dengan skema itu dan KIB sendiri belum kuat secara kolektif terkait siapa yang hendak dicapreskan,” ujarnya.
“Artinya, KIB punya peluang akan ditarik ke PDIP, bukan sebaliknya,” imbuhnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno bersepeda bersama Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Menurut Edy, kegiatan tersebut bukanlah forum kedua partai membicarakan hal-hal yang berkaitan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
“Pembicaraan tadi hanya sifatnya silaturahim kedua sahabat yang sudah lama belum bertemu, akhirnya bertemu sambil gowes. Jadi ada diplomasi gowes di dalamnya,” ujar Eddy saat dihubungi, Jumat (15/7).
Dia bersama Hasto, disebutnya hanya membahas hal-hal bersifat informal. Terutama terkait peran partai politik dalam memperkuat demokrasi untuk memperkuat kesatuan bangsa dan negara.
Setelah pertemuan pagi tadi, PAN dan PDIP disebutnya akan kembali bertemu. Namun, dia tak mengungkapkan waktu dan tema pembahasan yang akan dilakukan keduanya dalam pertemuan berikutnya.
“Nantilah kita akan ketemu lagi, mungkin nanti sepedaannya akan lebih banyak lagi teman-teman dari PDIP bersama-sama teman-teman dari PAN,” ujar Eddy.
“Pokoknya ini gowes olahraga tidak ada sangkut paut politiknya,” sambung Wakil Ketua Komisi VII DPR itu.
Sumber: Republika
