BRIN membantah anggaran Rp 6,1 M hanya untuk renovasi ruang kerja Megawati.
JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menanggapi soal isu renovasi ruang kerja Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarno yang mencapai Rp 6,1 miliar. Hasto mengatakan berdasarkan pengalaman dirinya mendampingi Megawati, Ketua Umum PDIP dinilai sosok yang lebih mengedepankan berjalannya fungsi organisasi.
“Ketika saya ditugaskan beliau mendesain Sekolah Partai di Lenteng Agung, maka Sekolah Partai termasuk ruangan Ibu Mega didesain dengan nyaman dan sederhana. Demikian halnya di kantor DPP PDI Perjuangan,” kata Hasto kepada dikutp HARIANACEH.co.id, Ahad (17/7/2022)
Hasto menuturkan Megawati lebih mengedepankan fungsi terkait ruang kerja. Di Sekolah Partai misalnya, kursi tamu untuk ruangan Ibu Mega didesain sederhana oleh Bu Risma, menggunakan pembungkus kain tenun dari NTT.
“Dengan desain tersebut, ternyata Ibu Megawati sangat nyaman,” ujarnya.
Terkait isu renovasi kantor BRIN, Hasto menilai yang lebih kompeten menjelaskan hal itu adalah BRIN. “Ibu Mega dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Dewan Pengarah lebih pada memberikan kebijakan pokok atau suatu direction agar seluruh kegiatan riset dan inovasi dapat mendorong peningkatan kedaulatan politik negara dan juga mempercepat Indonesia yang berdikari di bidang ekonomi,” jelasnya.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebelumnya membenarkan terkait isu renovasi ruang kerja Dewan Pengarah BRIN senilai Rp 6,1 Miliar. Plt Kepala Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan (BKPUK) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Driszal Fryantoni menepis bahwa besaran anggaran tersebut hanya untuk renovasi ruangan Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri.
“Perlu saya informasikan, biaya Rp 6,1 miliar adalah biaya renovasi seluruh lantai 2 yang sebelumnya merupakan ruang kerja eks Kepala BPPT,” kata Driszal dalam keterangan tertulisnya, Ahad (17/7/2022).
“Lantai 2 tersebut akan kami renov menjadi ruang kerja-ruang kerja untuk semua Dewan Pengarah yang berjumlah 10 orang, bukan hanya untuk Ketua Dewan Pengarah,” imbuhnya.
Sumber: Republika
