Minggu, 14/04/2024 - 05:14 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

NASIONAL
NASIONAL

Senator DPD: OTT Hakim Agung MA Itu Kiamat Dunia Peradilan

ADVERTISEMENTS

Terjadi kegagalan reformasi peradilan di Indonesia

ADVERTISEMENTS
Manyambut Kemenangan Idul Fitri 1445 H dari Bank Aceh Syariah

JAKARTA — Senator DPD Dr Abdul Kholik mengatakan saat ini Mahkaham Agung gagal melakukan reformasi penegakkan hukum di Indonesia.

ADVERTISEMENTS
Iklan Ucapan Selamat & Sukses atas Pelantikan Bustami Hamzah sebagai Pj Gubernur Aceh
ADVERTISEMENTS

Ini terbukti dengan terus berulangnya kasus penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan peradilan.

ADVERTISEMENTS
Promo Takjil Bank Aceh Syariah

Terakhir terjadi dengan kasus tertatangkap tangannya seorang hakim agung oleh KPK terkait suap penanganan perkara di lembaga negeri tinggi negara tersebut.

ADVERTISEMENTS
Promo Pembiayaan Ramadhan Ekstra Bank Aceh Syariah

“Saya merasa schok dan merasa prihatin atas kasus ini karena Mahkamah Agung (MA) adalah benteng terakhir bagi para pencari keadilan. Ternyata di puncak lembaga peradilan malah terjadi penyalahgunaan wewenang. Ini tidak bisa diteloransi dengan alasan apa pun sehingga harus ditindak tegas dan dihukum seberat-beratnya,” kata Abdul Kholik, dalam perbincangan pada Kamis pagi, di Jakarta, (29/9/2022).

ADVERTISEMENTS
Iklan Ucapan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan
Berita Lainnya:
Pembunuhan di Kotabaru, Polisi Duga Korban dan Tersangka Terlibat Urusan Asmara

Menurut Kholik, kasus ini menunjukan betapa di lembaga yang berisi para wakil Tuhan telah kehilangan marwah dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat kepada dunia keadilan. Bahkan ini bisa dikatakan layaknya terjadi kiamat di lembaga puncak peradilan.

ADVERTISEMENTS
Ramadhan Berbagi Bersama Bank Aceh Syariah

”Ini pertama kali seorang hakim agung terkena operasi tangkap tangan KPK. Meskipun juga sebelumnya terjadi adanya pejabat tinggi kesekejenan di MA  yang terlibat kasus hukum di KPK. Maka peristiwa ini merupakan puncak dari berbagai kasus yang selama ini terjadi di tingkatan peradilan baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi,” tegas Kholik yang merupakan anggota bidang hukum DPD RI.

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat dan Sukses Pelantikan dan Setijab Mayjen TNI Niko Fahrizal

Kenyataan itu, lanjutnya, jelas merupakan pengingkaran amanat reformasi yang salah satunya adalah menghendaki dibersihkannya lembaga peradikan di Indonesia. Ibaratnya, bila MA tidak bersih maka laksana hanya seperti sapu kotor yang tidak membersihkan negara bangsa ini dari cengkeraman korupsi.

ADVERTISEMENTS
Semarak Ramadhan 1445 H bersama Bank Aceh Syariah, Diskon Belanja 50%
Berita Lainnya:
Komunitas Desa Binaan KPC Sumbang 40 Persen Kebutuhan Telur Wilayah Kutai Timur

“Karena itu saya maklumi bila Presiden Jokowi kecewa dengan upaya pemberantasan korupsi yang sering mandek di sektor peradilan. Misalnya vonisnya ringan, banyak remisi sehingga menimbulkan efek jera.”

ADVERTISEMENTS
Bank Aceh - Telkomsel, Beli Paket Data mulai dari 110K OMG melalui Aplikasi Action Bank Aceh Syariah - Periode 11 Maret - 11 April 2024

”Untuk mengatasi masalah tersebut memang harus segera dilakukan langkah revolusioner untuk melakulan evaluasi total lembaga peradilan tersebut. Jika diperlukan presiden sebagai kepala negara perlu membentuk tim independen yang berasal dari berbagai pihak untuk mencari solusi bagi tegaknya wibawa lembaga peradilan hukum Indonesia,” tandas Abdul Kholik.

AADVERTISEMENTS
Mudahkan Hidup Anda!, Bayar PBB Kapan Saja, Di Mana Saja! - Aceh Singkil

Sumber: Republika

ADVERTISEMENTS
Iklan Belasungkawa Adinda Almarhum Yafi Dhia Ulhaq Yuli

x
ADVERTISEMENTS

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi