Putin menuduh Ukraina mendalangi ledakan di Jembatan Krimea.
MOSKOW — Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, insiden ledakan yang terjadi di jembatan di atas Selat Kerch yang menghubungkan Rusia dengan Krimea merupakan tindakan terorisme. Putin menuduh Ukraina mendalangi peristiwa tersebut.
“Tidak ada keraguan. Ini adalah tindakan terorisme yang bertujuan menghancurkan infrastruktur sipil yang sangat penting. Ini dirancang, dilakukan, dan diperintahkan oleh layanan khusus Ukraina,” kata Putin, Ahad (9/10/2022).
Wakil Perdana Menteri Rusia Marat Khusnullin mengungkapkan, penyelam mulai bekerja pada Ahad untuk memeriksa kerusakan Jembatan Krimea. Menurut laporan beberapa media setempat, survei yang lebih rinci di atas permukaan air diharapkan akan selesai sebelum Senin (10/10/2022).
Sementara itu, Kementerian Transportasi Rusia mengatakan, kereta barang dan kereta penumpang jarak jauh tetap melintasi Jembatan Krimea sesuai jadwal pada Ahad. Lalu lintas jalan yang sempat terhenti dilanjutkan pada Sabtu (8/10/2022), sekitar 10 jam setelah ledakan. “Situasinya dapat diatur. Ini tidak menyenangkan, tetapi tidak fatal. Tentu saja, emosi telah dipicu dan ada keinginan yang sehat untuk membalas dendam,” kata Gubernur Krimea Rusia, Sergei Aksyonov, kepada awak media.
Ledakan di Jembatan Krimea diyakini berasal dari sebuah truk. Insiden itu menewaskan tiga orang. Mereka diyakini merupakan pengendara mobil yang berada di dekat truk saat ledakan berlangsung.
Jembatan Krimea merupakan rute pasokan utama untuk pasukan Rusia di Ukraina selatan. Jembatan tersebut juga merupakan arteri utama untuk pelabuhan Sevastopol yang menjadi markas armada Laut Hitam Rusia. Ledakan yang terjadi di jembatan tersebut disambut gembira oleh Ukraina. Kendati demikian, belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut.
Rusia mencaplok Krimea dari Ukraina pada 2014. Jembatan sepanjang 19 kilometer yang menghubungkan Rusia dengan Krimea diresmikan secara meriah oleh Putin empat tahun setelah aneksasi.
sumber : Reuters
Sumber: Republika