Krisis multidimensi memicu adanya disrupsi rantai pasokan pangan dan energi global
JAKARTA — Berbagai krisis multidimensi mulai dari Covid-19, perlambatan ekonomi global, hingga konflik geopolitik yang terjadi saat ini telah memicu terjadinya disrupsi rantai pasok pangan dan energi secara global. Kondisi ini menjadikan tanggung jawab Indonesia sebagai puncak kepemimpinan global dalam Presidensi G20 tahun ini menjadi jauh lebih kompleks.
Keberadaan pandemi Covid-19 juga telah menunjukkan kepada dunia ketahanan kesehatan global saat ini masih sangat rentan. Sementara, berdasarkan data Global Health Security Index, banyak negara diprediksi masih tidak cukup siap menghadapi ancaman epidemi dan pandemi pada masa mendatang.
Merespons berbagai permasalahan tersebut, Indonesia melalui Forum G20 tahun ini telah mengarahkan kerja sama kelompok negara besar agar dapat menciptakan hasil konkret dalam mengatasi berbagai permasalahan global. Di antaranya dengan reformasi arsitektur kesehatan global melalui penyelarasan standar protokol kesehatan, pembentukan Joint Finance and Health Task Force, dan transfer teknologi produksi vaksin.
Selain itu, Presidensi Indonesia dalam Forum G20 juga mendorong transformasi ekonomi berbasis digital serta terciptanya kesepakatan global terkait percepatan transisi energi yang lebih bersih dan hijau. “Forum G20 juga telah memfasilitasi transfer ilmu pengetahuan dan kompetensi untuk meningkatkan pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap pandemi. Diharapkan kolaborasi antar satu negara dengan negara lainnya ini dapat menghasilkan exit strategy dari persoalan pandemi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keynote speech secara virtual pada acara Konferensi Nasional The Institute of Internal Auditors (IIA), Rabu (12/10/2022).
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menjelaskan, pergeseran perilaku masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital di kehidupan sehari-hari telah menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan positif sektor informasi dan komunikasi dalam dua tahun terakhir. Hal tersebut turut mendorong tampilnya ekonomi digital sebagai kekuatan baru perekonomian nasional.
Pada 2020, nilai ekonomi digital Indonesia tercatat sebesar 47 miliar dolar AS dan menjadi yang tertinggi di ASEAN. Pada 2022, nilai ekonomi digital Indonesia diprediksi akan mencapai 70 miliar dolar AS dengan tingkat pertumbuhan 49 persen (compounded annual growth rate).
Guna mengoptimalkan potensi ekonomi digital tersebut, pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan konektivitas digital melalui pengembangan backbone telekomunikasi nasional. Itu seperti jaringan fiber optik Palapa Ring sepanjang 12.229 km yang menghubungkan 90 kabupaten/kota, pembangunan menara BTS 4G di 7.900 lokasi, serta pengadaan satelit multifungsi SATRIA yang akan melayani 150 ribu titik lokasi, termasuk wilayah 3T.
Dalam pengembangan sektor energi, Indonesia telah memiliki garis kebijakan transisi energi yang dijadikan acuan yaitu target energi baru dan terbarukan dalam bauran energi yang telah ditetapkan sebesar 23 persen pada 2025, pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030 dengan target penurunan emisi sebesar 29 persen, dan pencapaian target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Acuan tersebut menjadi target pokok Pemerintah dalam upaya memitigasi perubahan iklim dan dampaknya terhadap manusia.
“Ketahanan dan keandalan suplai energi ke depan akan semakin diperlukan. Indonesia diharapkan akan menjadi ekonomi dengan produktivitas tinggi dan inovatif. Kita dapat menyaksikan transformasi digital seperti fintech serta startup mulai mendominasi pasar domestik,” ujar Airlangga.
Amanah Presidensi G20 tahun 2022 menegaskan harapan untuk menggalang aksi global terutama dalam tiga tema utama Presidensi G20 Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan peran dari semua sektor baik publik maupun swasta.
Berbagai inisiatif dari pemerintah dan swasta baru akan terwujud apabila isu compliance, transparansi dan akuntabilitas di semua sektor tersebut terjaga. “Di sinilah para internal auditor harus mengambil peran aktif. Kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas akan menjaga keberlanjutan bisnis dan menjaga jalannya pembangunan agar bermanfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” ujar dia.
