BANDA ACEH – Ketua IM57+ Institute Mochamad Praswad Nugraha mengaku khawatir Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mempolitisasi perkara.
Sebab, mantan penyidik KPK itu menilai Firli sudah tak malu-malu menggunakan KPK agar dapat masuk ke dalam ranah politik.
Menurutnya, hal tersebut terlihat lantaran Firli acap kali memaksakan diri untuk membuktikan satu kasus dan menelantarkan kasus lain, salah satunya korupsi Bansos.
“KPK akan menjadi alat manuver politik yang sangat berbahaya jika terus dibiarkan,” ujar Praswand kepada GenPI.co, Minggu (30/10).
Dia juga berpendapat KPK dapat di gunakan untuk mengkriminalisasi dan menyandera para pimpinan partai politik untuk kepentingan 2024dengan segala kewenangan dan perangkatnya.
“Hal itu merupakan kiamat demokrasi bagi Indonesia. KPK dijadikan alat menggebuk lawan politik.
tuturnya.
Selain itu, Praswand juga melihat adaya motif pribadi Forli yang tendensius untuk turut dalam kontestasi politik 2024.
“Menunjukan keinginan baik melalui baliho maupun penggunaan sarana KPK sebagai kampanye atau penggunaan kasus lawan politik akan menguntungkan pribadi,” ucapnya.
Menurut mantan penyidik KPK tersebut, hal itu jelas-jelas melanggar kode etik yang menekankan larangan menggunakan KPK sebagai alat mendapatkan keuntungan.
“Oleh sebab itu, kami menyarankan Firli sekalian saja menyegerakan untuk deklarasi sebagai capres, sehingga semua menjadi jelas dan terang,” ujar Praswand.
Meski demikian, dirinya menyarankan Dewas KPK untuk menjalankan fungsi secara jelas dalam menghindari penyalahgunaan KPK.(*)
