JAKARTA — Senator DPD, DR Abdul Kholik, mengatakan lembaga survei harus menjadi agen pendidikan politik yang berkualitas. Hasil berbagai survei harus bisa memberikan informasi yang transparan, jujur, dan akurat sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menilai kebijakan maupun figur-figur calon pemimpin.
”Lembaga survei tidak boleh terjebak pada tendensi tertentu yang bermaksud mengelabui publik. Sebab, lembaga survei bertanggungjawab untuk mencerdaskan pemilih. Pada gilirannya akan mempengaruhi kualitas pemilu yang luber dan jurdil,” kata Abdul Kholik, di Jakarta, Senin pagi (27/2/2023).
Terkait hal tersebut, lanjut Kholik, yang dimaksud dalam hal ini adalah sumber pendanaan dari survei yang dilakukan lembaga tersebut. Bila ini dilakukan maka akan menghindarkan dari berbagai dugaan yang mengarah adanya survei-survei pesanan pihak tertentu.”Apalagi sudah menjadi pemahaman umum untuk melakukan survei membutuhkan biaya yang besar. Maka sumber dana dari survei tersebut harus dijelaskan terlebih dahulu sebelum hasil survei diumumkan.”
”Selain lembaga survei swasta dan perseorangan, diharapkan perguruan tinggi atau kampus banyak melakukan kajian melalui survei yang tujuannya untuk memetakan persoalan publik dan kandidasi dalam pemilu. Keberadaan lembaga survei dari berbagai kampus ini sangat penting karena bisa menjadi sumber informasi yang didasari kaidah akademik dan independensi kampus. Ini pun harus tetap mengedepankan sumber pendanaan dan metode survei dilakukan secara transparan,” katanya.
Beberapa waktu lalu, lanjut Kholik, berbagai kampus seperti UI (Puskapol UI), Unpad, dan beberapa kampus lainnya pernah melakukan survei kebijakan publik dan politik kandidasi. “Namun belakangan kok agak surut. Maka, kita berharap mereka aktif kembali melakukan survei untuk pendidikan politik.”
Mulai saat ini, ujarnya, KPU dan Bawaslu harus memiliki terobosan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas survei. Ini penting agar survei menjadi sarana pendidikan pemilih yang baik.
Sumber: Republika
