Salah satu rumah yang hangus terbakar pada insiden kebakaran depo Pertamina Plumpang di kawasan Rawa Badak, Jakarta, Rabu (8/3/2023). Pasca kebakaran depo Pertamini Plumpang para warga menuntut Pertamina untuk mengganti kerugian warga secara materil, rehabilitasi bangunan warga dan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) harus direlokasi karena berada di tengah pemukiman yang dapat membahayakan keselamatan warga.
JAKARTA — Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan butuh waktu empat sampai lima tahun untuk pemindahan Depo Plumpang. Jika dilakukan mendadak maka akan mengganggu pasokan listrik di 790 SPBU di 19 kota dan kabupaten.
“Kalau kita bangun terminal baru butuh waktu 4-5 tahun kemudian,” ujar Nicke dalam RDP bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (14/3/2023).
Namun, agar kejadian tak berulang, kata Nicke Pertamina bersama pemerintah mengusur buffer zone yang saat ini diduduki oleh masyarakat. “Jadi kalau ditanya apakah warga yang direlokasi atau terminalnya? Warga di sini yang dimaksud buffer zone, karena terminal plumpang gak bisa ditutup karena berpengaruh pada ketahanan nasional,” tambah Nicke.
Namun untuk sementara, menindak lanjuti arahan Menteri BUMN Erick Thohir untuk memindahkan depo plumpang ke Terminal milik Pelindo, Pertamina membangun depo di wilayah Pelindo namun dengan kapasitas di bawah kapasitas depo plumpang.
“Sebagian akan dipindahkan. Tidak ada relokasi depo, tetapi adanya membangun baru dengan down size yang sudah ada,” kata Nicke.
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dan Menteri BUMN Erick Thohir meminta Pertamina segera merelokasi fasilitas operasi plumpang ke wilayah yang lebih aman agar tak menjadi persoalan kembali di kemudian hari. Rencananya, Erick meminta Pertamina memindahkan depo tersebut ke lahan milik PT Pelindo (Persero) di Kali Baru, Clincing.
Sumber: Republika
