Senin, 06/05/2024 - 12:40 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

NASIONAL
NASIONAL

Pemprov DKI Pertimbangkan Operasi Yustisi Bagi Pendatang Baru

ADVERTISEMENTS

Menurut Sekda DKI, penduduk Jakarta mencapai 11,7 juta jiwa, susah mengurusnya.

ADVERTISEMENTS
Selamat Memperingati Hardiknas dari Bank Aceh Syariah

Rep: Eva Rianti/ Red: Erik Purnama Putra

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat dan Sukses atas Pelantikan Reza Saputra sebagai Kepala BPKA
ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat Memperingati Hari Kartini dari Bank Aceh Syariah

Sekda DKI Jakarta, Joko Agus Setyono (mikrofone).

ADVERTISEMENTS
Manyambut Kemenangan Idul Fitri 1445 H dari Bank Aceh Syariah
ADVETISEMENTS
Ucapan Belasungkawa Zakaria A Rahman dari Bank Aceh

JAKARTA — Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bisa saja melakukan operasi yustisi kependudukan terhadap para pendatang baru pada momen Lebaran 1444 Hijriyah/2023 Masehi. Hal itu akan direalisasikan jika dirasa perlu untuk dilakukan.

ADVERTISEMENTS
Selamart Hari Buruh

“Saya pikir dengan mereka lapor kepada RT dan RW operasi yustisi tidak perlu. Tapi ya kita melihat perkembangan kalau memang diperlukan kita akan lakukan itu,” kata Joko di Jakarta, Kamis (13/4/2023).

ADVERTISEMENTS
Top Up Pengcardmu Dimanapun dan Kapanpun mudah dengan Aplikasi Action

Operasi yustisi kependudukan ialah kegiatan berupa pendataan terhadap para pendatang baru yang masuk ke Jakarta. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan usai Lebaran lantaran banyak warga yang mencari peruntungan di Ibu Kota.

ADVERTISEMENTS
PDAM Tirta Bengi Bener Meriah Aplikasi Action Bank Aceh
Berita Lainnya:
Viral Khotbah Shalat Id Bahas Pemilu Curang Sampai Bawa-bawa Jokowi, Jamaah Langsung Bubar Jalan

Joko menyebut, para pendatang baru diwajibkan untuk memiliki identitas dan meminta didata ke pihak RT setempat. Warga dari daerah yang merantau ke Jakarta juga bukanlah golongan tunawisma.

ADVETISEMENTS
Ucapan Belasungkawa Thantawi Ishak mantan Komisaris Utama Bank Aceh

 

“Data kependudukan harus ada. Kemudian wajib lapor kepada RT pada saat datang tapi kalau mau datang ya silahkan saja datang ke Jakarta tapi ya itu tadi ada jaminan tempat tinggal,” jelas eks kepala BPK Provinsi Bali tersebut.

Menurut catatannya, hingga saat ini jumlah penduduk di Jakarta mencapai hingga 11,7 juta jiwa. Padahal, sambung Joko, ideal berjumlah sekitar lima juta sampai enam juta jiwa. “Lebih dari itu susah juga mengurusnya,” ujar Joko.

Berita Lainnya:
Ketua DPRD DKI Singgung Ada Wilayah Kumuh Berjarak Satu Kilometer dari Istana

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta masukan dan dukungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai warga pendatang baru yang ingin masuk ke Jakarta.

Heru mengatakan, pendatang baru biasanya belum memiliki tempat tinggal layak dan pekerjaan tetap. Dia menilai, hal itu akan membebani APBD karena Pemprov DKI tetap harus memberi jaminan kepada mereka.

“Intinya mohon dukungan Pak Bappenas, Pak Dirjen (Kemendagri) inilah beban Pemda DKI yang mungkin pejabat DKI sungkan untuk menyampaikan tapi nyatanya ini,” kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2023).

Sudah Beralih ke Motor Listrik? Merek Apa yang Sudah Nangkring di Garasi Kamu?

Suka Pakai Aplikasi Paylater? Favorit Kamu yang Mana?

Sumber: Republika

ADVERTISEMENTS

x
ADVERTISEMENTS

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi