Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Sumatra Barat (Sumbar) menyatakan jumlah Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB di provinsi itu masih belum mencapai target yang ditetapkan pada 2023.
PADANG — Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Sumatra Barat (Sumbar) menyatakan jumlah Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB di provinsi itu masih belum mencapai target yang ditetapkan pada 2023. Pejabat Fungsional Ahli Madya BKKBN Desra saat membuka Orientasi Kemitraan Kampung Berkualitas di Padang mengatakan di Sumbar saat ini sudah terbentuk 823 Kampung KB dari target 894 pada 2023.
“Masih ada dua kabupaten yang sama sekali belum ada penambahan Kampung KB, yaitu Kabupaten Agam dan Sijunjung,” kata dia, Senin (22/5/2023).
Ia mengatakan pembentukan Kampung KB sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB yang dilaksanakan lintas sektoral. Ada 13 kementerian dan lembaga, serta gubernur dan bupati serta wali kota, harus terlibat aktif dalam pembentukannya.
Pada tataran kota dan kabupaten telah ada komitmen dari kepala daerah untuk menjadikan seluruh nagari, desa atau kelurahan di wilayah masing-masing sebagai Kampung KB.
“Untuk itu perlu sinergitas bersama untuk memajukan Kampung KB tersebut serta dukungan lintas sektor sesuai dengan indikator kinerja dan persoalan pada masing-masing Kampung KB,” katanya.
Menurut dia, Kampung KB yang awalnya merupakan Kampung Keluarga Berencana telah bertransformasi menjadi Kampung Keluarga Berkualitas yang berada di setingkat nagari, desa, atau kelurahan, yang bertujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), keluarga dan masyarakat.
Ia berharap melalui Orientasi Kemitraan Kampung KB dapat menjadi momentum refleksi sekaligus menumbuhkan harapan dan keyakinan bahwa Kampung KB mampu menciptakan SDM yang unggul, keluarga yang berkualitas dan berdaya saing.
Sesuai dengan delapan aksi konvergensi yang tertuang dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2022, kata dia, tidak ada seorangpun yang tidak memiliki administrasi data kependudukan, tidak boleh tertinggal dari akses layanan dasar.
“Dan perlindungan sosial serta perubahan prilaku, pemberdayaan ekonomi dan pendampingan, serta pelayanan kejadian stunting. SDM ini akan menjadi kekuatan kita menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata dia.
sumber : Antara
Sumber: Republika
