JAKARTA — Kementerian Koperasi dan UKM mengajak penyedia jasa financial technology (fintech) untuk mengembangkan efisiensi Usaha Kecil Mikro dan Menengah menjadi lebih adaptif, kontributif dan berkelanjutan khususnya dalam pembiayaan melalui pengembangan digitalisasi.
“Salah satunya terkait digitalisasi dan pendanaan UMKM. Peran Doku melalui program Juragan Doku sangat strategis dalam mendorong digitalisasi UMKM, serta mendukung inklusi keuangan,” kata Plh Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Rulli Nuryanto dalam acara Juragan Doku Grand Launch di Jakarta, Senin (3/7/2023).
Rulli menuturkan, teknologi berkembang begitu cepat. Jika sebelumnya pada industri 4.0 mendorong digitalisasi dalam segala hal, pada industri 5.0 kian berkembang dan berfokus pada integrasi antara teknologi dengan keahlian manusia guna mendorong sistem produksi lebih efisien, fleksibel dan berkelanjutan. Tujuannya untuk peningkatan kesejahteraan dan optimalisasi sumber daya yang kian terbatas.
Menuju industri 5.0, ia menilai, peluang utama berada pada anak-anak muda yang merupakan bagian mayoritas dari komposisi penduduk Indonesia. Hal itu didukung dengan potensi ekonomi digital nasional yang begitu besar karena 41 persen total transaksi ekonomi digital di ASEAN berasal dari Indonesia. Termasuk peluang lain yakni tingginya minat pelaku UMKM untuk mempraktekkan bisnis hijau/ramah lingkungan 94 persen-95 persen.
“Digitalisasi tentunya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas UMKM terutama pada perluasan pemasaran dan mempermudah transaksi keuangan serta pencatatan transaksi keuangan,” ucapnya.
Pemerintah pun disebutnya terus memperluas akses pasar khususnya melalui digitalisasi UMKM dilakukan secara komprehensif antara lain dengan memanfaatkan belanja pemerintah, belanja swasta dan BUMN sebagai pelaksanaan kebijakan afirmatif 40 persen belanja K/L untuk produk UKM dan dalam negeri.
Tercatat partisipasi UMKM di pasar digital pada Juni ini telah mencapai 21 juta dari target 30 juta UMKM pada 2024. Kemudian sebanyak 2,9 juta produk UMKM telah masuk dalam e-Katalog dari target 5 juta produk. Sedangkan untuk belanja di BUMN melalui laman PaDi untuk membeli produk UMKM telah mencapai Rp 22 triliun dengan melibatkan sekitar 17.200 UMKM.
sumber : ANTARA
Sumber: Republika
