Kamis, 23/05/2024 - 02:18 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

EDUKASI
EDUKASI

Legislator Minta Nadiem Perbaiki Pengawasan Pelaksanaan PPDB

 JAKARTA — Anggota Komisi X DPR RI, Zainuddin Maliki, mengatakan, kekacauan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di lapangan menunjukkan lemahnya pemerintah melakukan pengawasan. Karena itu, Zainuddin meminta Mendikbudristek, Nadiem Makarim, untuk memperbaiki hal tersebut. 

ADVERTISEMENTS
QRISnya satu Menangnya Banyak

“Kalau merasa kebijakan yang ada itu ada yang insecure, maka kewajiban Menteri sekarang memperbaiki, “ ujar legislator dari Fraksi PAN itu, Ahad (30/7/2023). 

ADVERTISEMENTS
Bayar PDAM menggunakan Aplikasi Action Bank Aceh Syariah - Aceh Selatan

Menurut Zainuddin, sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) sebenarnya sudah relatif bagus. Dia menilai, yang harus diperbaiki adalah pengawasan pelaksanaannya di lapangan. Pelanggaran yang terjadi di lapangan belakangan menggambarkan lemahnya pengawasan dan upaya pemahaman kepada masyarakat yang kurang. 

“Saya rasa tidak akan ada atau setidak-tidaknya pelanggaran akan berkurang kalau tujuan PPDB  itu di sosialisasikan dengan baik,” ujar dia. 

Berita Lainnya:
UI dan EVOS Berkolaborasi Tingkatkan Ekonomi Industri Kreatif

Sementara itu, Endang Sri Rejeki, dosen Universitas Negeri Malang (UM), mengatakan, karut marut pelaksanaan PPDB pada 2023 harus segera dicari solusinya agar tidak terulang di masa mendatang. Di antaranya adalah dengan membuat sekolah negeri baru. 

ADVERTISEMENTS
PDAM Tirta Bengi Bener Meriah Aplikasi Action Bank Aceh

Selain itu, menurut dia, hal itu dapat diperbaiki dengan membuat regulasi baru yang tetap berbasis zonasi. Misalnya tidak 100 persen berdasarkan zonasi dari jumlah pagu. Alternatif lain menegerikan lembaga  swasta dengan persyaratan tertentu. 

ADVERTISEMENTS
Top Up Pengcardmu Dimanapun dan Kapanpun mudah dengan Aplikasi Action

Pada kesempatan terpisah, Mendikbudristek mengaku tiap tahun kena getah kebijakan sistem zonasi PPDB. Dia mengatakan, kebijakan sistem zonasi PPDB bukanlah kebijakannya, melainkan kebijakan Mendikbud Kabinet Jokowi Jilid Satu, yaitu Muhadjir Effendy. 

Berita Lainnya:
Hari Pendidikan, Nadiem Titip Pesan Lanjutkan Semangat Merdeka Belajar

“Itu zonasi, kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya, kebijakan sebelumnya. Kebijakan Pak Muhadjir,” kata Nadiem Makarim di pagelaran Belajaraya 2023, Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2023) lalu. 

ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS

Nadiem pun mengakui, kebijakan itu tentu membuatnya repot. Tapi, dia merasa sistem zonasi PPDB penting sehingga perlu dilanjutkan. 

“Tetapi itu kita sebagai satu tim merasa ini adalah suatu kebijakan penting yang pasti akan merepotkan saya. Saya kena getahnya, setiap tahun karena zonasi. Tetapi Saya merasa ini harus dilanjutkan karena penting,” kata dia. 

 

 

Sumber: Republika

ADVERTISEMENTS
x
ADVERTISEMENTS

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi