Ketua DPD DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar (tengah) membawa bendera Partai Golkar usai pelantikan dalam Rapat Kerja Daerah sekaligus Rapat Pimpinan Daerah di Senayan, Jakpus, Ahad (28/8/2022).
JAKARTA — DPD Partai Golkar se-Indonesia menyatakan sikap tegas menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang diusulkan sejumlah tokoh senior Partai Beringin. Alasannya, mereka tidak puas dengan kepemimpinan Airlangga Hartarto.
DPD Golkar pun merespons dan membuat pertanyaan bersama .Mereka mengaku tetap fokus bekerja untuk memenangkan agenda politik Pemilu 2024 bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, semua pimpinan-pimpinan DPD Golkar sepakat 100 persen untuk tetap mendukung Airlangga Hartarto. Artinya, mereka tetap menolak wacana munaslub.
“Kami semua menolak Munaslub dan dukung Ketum Airlangga Hartarto 100 persen,” kata Zaki di Jakarta, Senin (31/7/2023). Bupati Tangerang tersebut turut membantah isu-isu yang menyatakan kalau munaslub diusulkan dua per tiga.
Zaki menegaskan, silaturahmi Airlangga dan Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Ahad (30/7/2023), tegas menolak itu semua. Silaturahim itu sendiri dihadiri 38 ketua-ketua DPD Golkar se-Indonesia.
Zaki menyatakan, seluruh ketua DPD Golkar malah semakin solid dan fokus bekerja untuk memenangkan seluruh agenda politik 2024.
Pertemuan menghasilkan beberapa poin. Antara lain disampaikan selama tiga sampai empat tahun terakhir semua DPD di provinsi dan kabupaten/kota sudah bekerja maksimal melakukan konsolidasi dan gerakan-gerakan menuju pemenangan. DPD bertekad untuk menang Golkar di Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024.
Mereka tidak ingin pekerjaan yang sudah dilakukan dan tinggal menunggu enam bulan itu terganggu hal yang merusak hasil konsolidasi ini. “Kami komit satu komando di bawah kepemimpinan Bapak Airlangga Hartarto untuk menyelesaikan semua agenda dalam lima tahun sampai akhir periode nanti tahun 2024,” ujar Zaki.
Terkait Pilpres 2024, sebagaimana diputuskan dalam Munas, Rapimnas, dan Rakernas, diserahkan sepenuhnya mandat ke ketua umum. Terutama, kata Zaki, untuk menentukan siapa capres-cawapres dengan mencari momentum yang tepat.
Sumber: Republika
