KEPOLISIAN Resor Kota Barelang telah menetapkan 43 orang sebagai tersangka dalam kasus kericuhan saat demo penolakan pengembangan Kawasan Rempang Eco City pada 7 dan 11 September 2023. Demikian tempo.co pada 15 September 2023 menyampaikan laporannya. Sementara media cnnindonesia.com pada 15 September 2023 melaporkan bahwa polisi batal menangguhkan penahanan tersangka bentrokan Rempang.
Rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City telah memicu konflik lahan di Pulau Rempang dan sekitarnya. Proyek ini masuk dalam proyek strategis nasional sesuai dengan Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 dan ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada tahun 2080.
Mega proyek ini memakan 7.572 hektare lahan di pulau Rempang atau 45,89 persen dari keseluruhan lahan pulan Rempang yang memiliki luas sejumlah 16.500 hektar. Akibatnya sejumlah warga terdampak harus direlokasi demi investasi ini. Laman jawapos.com pada 13 September 2023 memuat ultimatum pemerintah bahwa Rempang harus kosong per 28 September 2023.
Ultimatum itu menjadi nestapa bagi lebih dari 7 ribu warga di Pulau Rempang yang akan kehilangan hak atas tanahnya akibat investasi. Realitas ini menunjukkan kepada kita bahwa setelah 78 tahun kemerdekaan negara ini dari penjajahan bangsa asing, ternyata bangsa ini belum benar-benar lepas dari cengkraman penjajah. Ada puluhan ribu anak bangsa yang masih harus berjuang mempertahankan ruang hidupnya dari ancaman penjajahan baru yaitu investasi yang dipaksakan oleh penguasa.
Jauh sebelum Rempang, kita mengindera nestapa rakyat di Pulau Komodo, NTT. Pada 2019 mereka diminta mengosongkan pulau tersebut karena akan dijadikan destinasi wisata premium. Sementara masyarakat di Pulau Pari, Jakarta harus berdiri tegar mempertahankan pulaunya dari ancaman perampasan tanah yang dilakukan oleh PT Bumi Pari Asri. Lain lagi saudara kita di Pulau Obi Provinsi Maluku Utara yang berjuang menolak relokasi untuk kepentingan investasi proyek strategis nasional, terutama dari para kapitalis pertambangan nikel.
Padahal perintah penggusuran ini cacat hukum. Hal ini karena perintah tersebut menyalahi konstitusi negara yaitu bahwa negara mengemban amanah untuk melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Sementara penguasa telah mengeluarkan Surat Keputusan Hak Pengelolaan Lahan (SK HPL), yang secara tegas menginsikasikan niatnya untuk menghidupkan kembali konsep negaraisasi tanah (domein verklaring 1870-1888). Dulunya kolonial Hindia Belanda menggunakan hukum ini untuk menguasai tanah-tanah pribumi.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru