Lalu, jasa apa yang telah diukir oleh para penjual negeri ini? Prestasi apa yang telah ditorehkan sehingga tak memiliki malu sedikitpun memperdagangkan bumi Melayu ini? Padahal Raja Kesultanan Siak, Sultan Syarif Kasim II pernah menyumbang Rp 1 triliun pada pemerintahan Soekarno tahun 1946. Tidak hanya menyumbang uang, sultan juga menyerahkan mahkota berlian miliknya, pedang, keris dan harta-harta bernilai lainnya kepada pemerintah RI.
Terlebih lagi terdapat data bahwa pada Pemilu 2019 ada sekitar 1600-an pemilih di Pulau Rempang dimana 1200-an memilih Jokowi dan Ma`ruf Amin. Lalu atas dasar apa Jokowi berkata akan mengejar dan menghajar penghambat investasi? Atas dasar apa presiden menyebut persoalan di Rempang hanya salah komunikasi dan mempertanyakan mengapa persoalan seperti demikian harus sampai ke Presiden, padahal yang bersangkutan sendiri hadir dalam penandatanganan kerjasama tersebut dengan penjajah?
Sementara dokumen Akta MoU antara Pemko Batam dan MEG terkait Rempang pada Agustus 2004 jelas menuliskan bahwa:
“Kampung tua yang terdapat di Pulau Rempang dan pulau-pulau lainnya yang termasuk dalam nota kesepakatan tersebut harus tetap dipertahankan (enclave) sehingga tidak termasuk dalam kawasan pengembangan”.
Menarik menyimak opini pengamat sosial Wanhat APIB dan APP-TNI, Memet Hakim dalam tulisannya di media suara nasional tayang pada 13/9/2023 mempertanyakan model investasi apa yang hendak digagas di Pulau Rempang, yaitu mengusir rakyat Rempang dan menggantinya dengan warga RRC. Seperti diketahui pulau Rempang ini berada si sebelah Pulau Batam, berbatasan dengan Laut China Selatan yang tengah diklaim oleh RRC sebagai miliknya. Pulau ini akan menjadi eksklusif sebagaimana yang terjadi pada Morawali dan kawasan reklamasi di Jakarta. Melihat daya rusaknya terhadap keamanan negara dan keutuhan bangsa, tidak heran jika para tokoh yang tergabung dalam Petisi-100 minta agar penguasa mundur atau dimakdzulkan.
Investasi adalah Penjajahan
Investasi sebagaimana transformasi, penetrasi dan modernisasi merupakan bagian dari banyak hal yang menandai sebuah dunia global yang tak lagi mengenal batas-batas teritorial. Globalisasi adalah instrumen yang digunakan oleh para kapitalis untuk mengubah wajah mereka dari penjajahan lama ala kolonialis menuju penjajahan gaya baru neokolonilisme di bawah naungan sistem Kapitalisme.
Pemenang Penghargaan Nobel dalam bidang ekonomi, Joseph E. Stiglitz menyampaikan bahwa tingkat rasa sakit di negara-negara berkembang yang diciptakan dalam proses globalisasi dan pembangunan yang diarahkan oleh IMF dan organisasi ekonomi internasional telah melebihi dosis yang diperlukan. Reaksi negatif terhadap globalisasi tidak hanya dari kerusakan nyata yang dilakukan pada negara-negara berkembang karena kebijakan-kebijakan yang diarahkan oleh ideologi tetapi juga dari ketidakadilan dalam sistem perdagangan global.
Selama ini investasi telah di ekspektasikan sebagai sebuah terobosan yang paling cemerlang untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan. Ramainya puja -puji terhadap investasi ini bahkan menenggelamkan suara-suara pakar yang mengingatkan bahaya investasi bagi kedaulatan bangsa. Globalisasi mendorong dan mengikat setiap negara untuk saling ketergantungan demi mempertahankan keseimbangan politik dan ekonomi. Sehingga kedaulatan negara hampir-hampir menjadi hal yang sangat mewah bagi negara-negara kecil dan berkembang yang menjadi tujuan investasi.
Pada titik inilah kemudian negara-negara tersebut tak berdaya dengan kekuatan para pemodal akibat gunungan hutang kemudian mulai menjajakan negerinya dengan murah termasuk mengorbankan rakyat dan lingkungan demi menjaga dan mengamankan posisinya sebagai agen dari negara pemodal.
Ekonomi Islam wujudkan Negara Berdaulat
Sistem ekonomi Islam menghendaki seluruh aktivitas terikat dengan hukum syariah termasuk kegiatan ekonomi. Dalam hal investasi pun demikian. Apapun proyek negara diputuskan dengan kajian yang matang, apakah umat membutuhkan itu atau tidak. Apakah negara memiliki ketersediaan dana atau tidak. Apakah harus dilaksanakan pada saat itu juga ataukah dapat ditangguhkan.
