JAKARTA — Pemerintah hendaknya segera mengendalikan harga beras yang berada di kisaran Rp 14 ribu-Rp 15 ribu per kilogram (kg) untuk jenis medium, dan di kisaran Rp 18 ribu per kg untuk premium. Padahal, Indonesia sebagai negara agrasis pernah swasembada dan beras melimpah pada era 70-80 sampai 90-an.
Pengamat kebijakan publik, Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendorong lembaga pangan di Indonesia, seperti Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Satgas Pangan seharusnya mengambil peran untuk bertanggung jawab demi menciptakan kedaulatan pangan, ketahanan pangan, dan kemandirian pangan bagi negara.
Bahkan, kata dia, Bulog sebagai stabilitator pangan di Indonesia terlihat lumpuh dan hanya mampu menyerap di kisaran dua persen dari total produk yang ada di Indonesia. “Sehingga mayoritas beras kita dikuasai oleh swasta yang dikhawatirkan bisa muncul adanya kartelisasi harga,” kata Bambang di Jakarta, Jumat (22/9/2023).
Yang membuat BHS miris adalah, Indonesia merupakan negara yang mempunyai luasan tanah produktif terbesar di Asia, yaitu sekitar 70 juta hektare. Adapun yang dimanfatkan atau bisa diolah seluas 45 juta hektare. Sayangnyam hanya sekitar tujuh juta hektare lahan produktif untuk pertanian beras.
Harusnya, lanjut BHS, saat ini, Indonesia sudah menjadi negara penghasil pangan terbesar di dunia. Indonesia juga semestinya sebagai lumbung pangan untuk kebutuhan domestik dan internasional. Dengan begitu, sudah seharusnya harga beras di Indonesia tidak setinggi saat ini.
“Saya baru berkunjung ke Malaysia, cek harga beras di pedalaman wilayah Penang pinggiran perbatasan Malaysia sebesar 2,6 ringgit atau sekitar Rp 9.100 per kg untuk beras lokal produk Malaysia. Harga beras ini merupakan beras kualitas premium,” kata BHS.
Menurut anggota DPR periode 2014-2019 tersebut, harga neras tersebut relatif sama diseluruh wilayah negara Malaysia. Padahal, Malaysia cuma mempunyai lahan produktif untuk pertanian padi sebesar 648 ribu hektare atau hanya sekitar 0,9 persen dari lahan produktif di Indonesia. Pun penduduk Malaysia jumlahnya sekitar 33 juta jiwa atau sekitar 12 persen dari total penduduk di Indonesia.
BHS menambahkan, pemerintah Malaysia saat ini masih mengimpor beras sekitar 1,2 juta ton dari India, Pakistan, Vietnam ,dan Thailand sampai dengan September 2023. Kondisi itU tidak berbeda jauh dengan Indonesia.
“Mengapa negara Malaysia bisa menjamin kecukupan beras kepada rakyatnya? Dan menjamin harga beras premium sebesar Rp 9.000 berlaku di seluruh wilayah Malaysia sedangkan Indonesia kesulitan, padahal memiliki lahan produktif pertanian terluas di Asia? Inilah yang perlu dikaji dan dianalisis secara maksimal oleh lintas kementerian dan lembaga,” ujar BHS.
Sumber: Republika
