Peraturan perdagangan Brexit baru yang mencakup kendaraan listrik dapat merugikan produsen Eropa sebesar 3,75 miliar poundsterling atau sekitar Rp 70,59 triliun dengan kurs Rp 18.800 per poundsterling selama tiga tahun ke depan.
Aturan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk memastikan bahwa mobil listrik yang diproduksi UE sebagian besar dibuat dari suku cadang yang bersumber secara lokal.
Namun produsen ototmotif Uni Eropa dan Inggris mengatakan mereka belum siap. Asosiasi Produsen Mobil Eropa (ACEA) juga memperingatkan langkah-langkah tersebut dapat mengurangi produksi dari pabrik-pabrik UE sebanyak 480 ribu kendaraan. Dan mereka mengatakan pelanggan akan membayar lewat harga yang akan naik.
Masalah utamanya terletak pada apa yang disebut “aturan asal” yang mulai berlaku pada Januari. Ketentuan ini berlaku untuk pengiriman mobil melintasi Selat Inggris berdasarkan ketentuan kesepakatan Brexit, Perjanjian Perdagangan dan Kerja sama Inggris-UE.
Mereka akan secara efektif memastikan bahwa kendaraan listrik harus memiliki baterai yang diproduksi di Inggris atau UE.
Mobil yang tidak memenuhi kriteria akan dikenakan tarif – atau pajak – sebesar 10 persen saat diangkut melintasi Selat Inggris, ke arah mana pun.
Aturan tersebut dirancang untuk melindungi industri Eropa dari impor murah. Namun karena produksi baterai di Eropa belum meningkat secepat yang diharapkan, para pembuat mobil kesulitan untuk memenuhi kriteria baru tersebut.
Ini merupakan masalah serius bagi pabrikan Eropa. Inggris sejauh ini merupakan pasar ekspor terbesar mereka, dengan 1,2 juta kendaraan tiba di pelabuhan Inggris pada tahun lalu. Demikian pula, lebih banyak mobil buatan Inggris yang diangkut ke UE dibandingkan wilayah lain mana pun.
Tarif yang tinggi dapat membuat produksi mobil listrik lebih mahal, dan berpotensi menaikkan harga. ACEA ingin peraturan baru ini ditunda selama tiga tahun, dan mereka meminta Komisi Eropa untuk mengambil tindakan.
“Menaikkan harga kendaraan listrik ke konsumen Eropa, pada saat kita harus berjuang untuk mendapatkan pangsa pasar dalam menghadapi persaingan internasional yang ketat, bukanlah langkah yang tepat,” kata CEO Renault Luca de Meo, yang juga menjabat sebagai presiden ACEA.
“Kami secara efektif akan menyerahkan sebagian besar pasar kepada produsen global,” tambahnya.
Agar aturan ini bisa dibatalkan, kesepakatan perlu dicapai antara Inggris dan UE.
Menteri Bisnis Inggris, Kemi Badenoch, mengatakan pekan lalu bahwa dia “optimistis” kesepakatan seperti itu dapat dicapai.
Namun dalam sebuah wawancara dengan Guardian pada hari Jumat, komisaris pasar internal UE Thierry Breton kurang terbuka.
Dia mengatakan membuka kembali kesepakatan Brexit untuk memuaskan industri otomotif adalah tindakan yang salah. “Jika sesuatu sudah dinegosiasikan, hal itu tidak boleh diubah,” katanya kepada surat kabar tersebut.
Komisi Eropa mengatakan: “Brexit antara lain telah mengubah hubungan perdagangan antara Inggris dan UE.”
Disebutkan bahwa kesepakatan perdagangan Brexit – Perjanjian Perdagangan dan Kerjasama UE-Inggris – “adalah hasil negosiasi di mana kedua belah pihak menyetujui keseimbangan komitmen secara keseluruhan”.
Ia menambahkan bahwa aturan asal barang bertujuan untuk mengembangkan “rantai nilai baterai yang kuat dan tangguh di UE”.
Sigrid de Vries, sekretaris jenderal ACEA, mengatakan tidak mengherankan jika permohonan industri ini menemui penolakan.
“Komisi Eropa tampaknya tidak ingin mengubah apa pun terkait topik terkait Brexit. Ini sangat sensitif secara politik,” katanya kepada BBC. “Kami memahaminya, dan kami tidak meminta untuk mengubah pengaturan ini secara mendasar.”
Sementara itu, kepala eksekutif Masyarakat Produsen dan Pedagang Motor Inggris, Mike Hawes, mengatakan kepada wartawan pekan lalu bahwa menurutnya kesepakatan akan tercapai – namun hal itu bisa saja terjadi pada menit-menit terakhir.
“Kami masih optimistis bisa dicapai kesepakatan. Masuk akal,” ujarnya.
“Tapi saya bisa melihat hal ini akan terus berlanjut, seperti Brexit, hingga Malam Natal, atau semacamnya.”
Pejabat perdagangan dari UE dan Inggris akan bertemu pekan ini di London. Belum diketahui apakah aturan baru ini akan masuk dalam agenda pembicaraan.
sumber : BBC
