Kecurangan, Bahkan Sebelum Pilpres 2024 Dilaksanakan

Seperti sedang merencanakan kecurangan Pilpres seperti sebelumnya pada tahun 2014 dan 2019. Jokowi dan kroni mulai merancang skenario busuk mereduksi konstitusi dan demokrasi guna memenangkan Pilpres 2024.

Kegagalan perpanjangan jabatan presiden 3 periode dan manuver menunda pemilu, membuat Jokowi harus pasrah melaksanakan Pilpres 2024, tentunya pasti dengan strategi culas dan konspirasi jahat.

Berhasil memanfaatkan KPK untuk menjegal capres lain yang potensial, menaklukan para ketua umum partai politik menjadi budak belia, Jokowi juga memasang lembaga-lembaga survei menuruti pesanan hingga terlibat politik uang dan kejahatan informasi.

Contohnya ada capres yang didukung rakyat dengan antusias dan euforia atas kehadirannya namun surveinya rendah, sebaliknya Capres bermasalah KKN dan tidak populis justru angka surveinya tinggi. Kebohongan mana lagi yang Jokowi perbuat?

Tak cukup dari pelbagai kebobrokan yang telanjang dan hina itu, kini Jokowi memainkan Mahkamah Konstitusi (MK). Tanpa rasa malu, tanpa kehormatan dan tanpa ada beban, Jokowi begitu percaya diri memaksakan keluarganya tampil dalam panggung politik dan institusi negara.

Ketua MK yang notabene adik iparnya, sukses memainkan peran memuluskan pencalonan anaknya menjadi cawapres dengan mengubah persyaratan usia Cawapres meski cacat hukum. Tak ada urusan dengan “Vested of interest” atau “conflict of interest”, bagi Jokowi yang penting bisa mencapai tujuan walau menghalalkan segala cara.

Plintat-plintut Jokowi termasuk berulang-ulang tidak konsisten menegaskan ikut cawe-cawe atau netral, sejatinya menjadi bentuk kebingungan dan rasa frustrasi Jokowi hingga menjadikan MK sebagai senjata pamungkas dan andalannya ikut memengaruhi Pilpres 2024.

Mari kita lihat apakah Jokowi mulus menjalankan ambisi dan syahwat kekuasaannya dalam pilpres 2024? Apakah fenomena MK menjadi antiklimaks dari rangkaian kejahatan konstitusi dan demokrasi, yang dilakukan Jokowi dan kroninya untuk Pilpres kali ketiga yang melibatkannya?

Atau ini menjadi babak baru pergumulan konflik moral dan etika yang berhadapan dengan pseudo demokrasi. Jawabannya sederhana, rakyat diam maka ketertindasan akan melekat selamanya, begitupun sebaliknya rakyat melawan maka kejahatan konstitusi dan demokrasi akan berpikir ulang untuk memaksakannya.

Tinggal rakyat yang bersikap akankah membiarkan kecurangan bahkan sebelum Pilpres 2024 dilaksanakan. Atau Pilpres akan berlumuran darah dan nyawa hanya untuk memilih presiden yang jauh dari kepantasan dan kelayakan.