Senin, 26/02/2024 - 05:25 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

NASIONAL
NASIONAL

PKS Tolak RUU DKJ, Khawatir Ada KKN Saat Gubernur Ditunjuk Presiden

ADVERTISEMENT

BANDA ACEH -Salah satu pasal dalam Rancangan Undan Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk oleh Presiden menjadi sorotan.

ADVERTISEMENTS
Isra' Mi'raj

Jurubicara PKS Muhammad Iqbal, mengatakan, keberadaaan pasal itu menjadi alasan Fraksi PKS menolak RUU DKJ. Mereka khawatir, ada potensi menyuburkan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia dengan masuknya pasal itu.

ADVERTISEMENT
Hari Pers Nasional

“Bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk oleh Presiden adalah sebuah kebijakan yang berpotensi menjadi ajang kolusi, korupsi dan nepotisme,” kata Iqbal dalam keterangannya, Rabu (6/12).

ADVERTISEMENT
Berita Lainnya:
Film Dirty Vote, TKN Prabowo: Jangan jadi Ahlul Plintir wal Hoaks

Menurut Iqbal, usulan Panja dalam RUU DKJ tersebut adalah sebuah kemunduran bagi demokrasi di Indonesia. Sebab, jumlah penduduk Jakarta yang mencapai 12 juta jiwa dengan APBD hampir Rp80 triliun sangatlah luar biasa.

ADVERTISEMENT
KUR Syariah Bank Aceh

Sehingga, kata dia, Jakarta harus dipimpin orang yang berkompeten dan memiliki legitimasi oleh rakyat.

ADVERTISEMENT
Bayar Tol dengan Pengcard

“Bisa saja suatu saat Presiden atau Partai pemenang menunjuk keluarga, kerabat atau orang yang tidak memiliki kompetensi memimpin dan ini adalah sebuah celah terjadinya KKN yang melawan amanat reformasi,” pungkasnya.

ADVERTISEMENTS
Mari Berbagi dengan Action
Berita Lainnya:
Festival Pacu Jalur Masuk 10 Besar Pariwisata KEN 2024

RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menuai polemik, terutama pada Pasal 10 Bab IV RUU DKJ yang menyebutkan bahwa gubernur dipilih dan ditunjuk oleh presiden. Dengan kata lain, tidak ada pilkada di Jakarta.

Adapun DPR RI telah mengesahkan RUU DKJ untuk menjadi usul inisiatif DPR RI. Dari sembilan fraksi yang ada di DPR RI, fraksi PKS menyatakan tidak menyetujui pengesahan RUU DKJ tersebut.

x
ADVERTISEMENT

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi