JAKARTA — Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut kunci keberhasilan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dalam mewujudkan ekonomi biru, yaitu sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Hal itu diungkapkan Menteri Trenggono saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2023 di Bali, Kamis (7/12/2023).
“Ekonomi Biru merupakan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia yang menjadikan ekologi sebagai panglima pembangunan sektor kelautan dan perikanan,” ujar Trenggono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (8/12/2023).
Trenggono mengatakan kunci keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan dalam mewujudkan ekonomi biru yaitu sinergi dan kolaborasi antarkementerian dan lembaga, pemda, akademisi, ahli kelautan dan prrikanan, hingga asosiasi.
“Tidak ada superman yang bisa menanganinya, harus menjadi super tim dalam membangun sektor kelautan dan perikanan Indonesia,” ucap dia.
Sejak memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2020, lanjut Trenggono, pihaknya telah menetapkan strategi pengembangan lima kebijakan Ekonomi Biru yaitu; Memperluas Kawasan Konservasi Laut; Penangkapan Ikan Terukur berbasis Kuota; Pengembangan Budidaya Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan; (Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan Pembersihan Sampah Plastik di Laut Melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.
Trenggono menyampaikan adanya interaksi antara manusia, ekosistem laut dan pesisir menciptakan kegiatan ekonomi di kawasan laut dan pesisir sering menyebabkan terjadinya degradasi di wilayah tersebut.
“Untuk itu, diperlukan sebuah pembangunan kelautan dan perikana yang menyeimbangkan antara ekonomi dan ekologi,” sambung dia.
Dalam rangka mendukung kebijakan ekonomi biru, KKP mengembangkan instrumen yang mampu memonitor dan mengukur kualitas dan integritas ekologi untuk mendukung ekonomi maritim berkelanjutan melalui Ocean Big Data, yaitu sistem yang akan dibangun melalui perangkat berbasis teknologi pesisir laut dan udara seperti radar, sensor-sensor untuk mengukur kualitas perairan laut, drone bawah air, drone udara dan nano satelit.
“KKP juga mengembangkan sistem Ocean accounting yang merupakan sistem manajemen data spasial dan non spasial terintegrasi yang mampu memberikan informasi kekayaan laut Indonesia beserta perubahan neracanya dalam kurun waktu tertentu akibat interaksinya dengan kegiatan ekonomi,” kata Trenggono.
Sumber: Republika
