Sejumlah Kades di Jawa Tengah Diintimidasi Suruh Pilih Nomor Urut 2: Kalau Tidak, Ada Resiko

BANDA ACEH – Sejumlah kepala desa (kades) di Jawa Tengah diduga mendapatkan intimidasi dari pihak tertentu agar mau memilih pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.JPNN.com pun mewawancarai salah satu kepala desa di Jawa Tengah yang menjadi narasumber terkait adanya intimidasi dari salah satu paslon capres-cawapres 2024.

Kades yang tak mau disebutkan namanya itu mengatakan intimidasi tersebut diterima beberapa kades di Jawa Tengah (Jateng) melalui pesan WhatApps. Tindakan menakut-nakuti itu dilakukan secara verbal.

“Sampai hari ini intimidasi secara langsung belum ada, cuma yang saya dengar ada beberapa teman kepala desa sudah mendapatkan pesan WhatApps dari teman kades lain diminta untuk mendukung paslon nomor urut dua,” kata sumber JPNN.com, Kamis (4/1).

Intimidasi yang dialami para kades tersebut, kata dia, secara masif terjadi setelah pertemuan sejumlah asosiasi kades dengan Presiden Joko WIdodo (Jokowi) di Istana Negara pada Jumat (29/12).

Agenda tertutup itu dihadiri oleh Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), dan Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur.

“Pertemuan itu dihadiri Sekretaris Jenderal (Sekjen) Papdesi Senthot Rudi Prastiono, dan pengurus lainnya,” katanya yang juga termasuk anggota Papdesi itu.

“Intimidasi ada itu baru saja, setelah ada pertemuan di Istana dia (Senthot, red) langsung mengumpulkan teman-teman kepala desa terkait dia diundang di istana,” ujarnya.

Namun, dia memastikan tidak ada undangan resmi yang ditunjukkan terhadap Papdesi yang berada di bawah kepemimpinan Ketua Umum Wagiyarti. Sehingga pertemuan Senthot dengan Jokowi tidak mewakili Papdesi, sehingga undangan pertemuan itu merupakan undangan pribadi sebagai kades.

Selain itu, dia mengatakan ada motif terselubung dalam pertemuan para pengurus desa dengan ayah Gibran Rakabuming Raka itu.

Muatan politis dalam pertemuan itu menyebutkan bahwa seluruh kades diminta dapat mengondisikan suara untuk memilih pasangan calon (paslon) dari Koalisi Indonesia Maju pada Pilpres 2024.

“Khususnya di Jawa Tengah ini mendapat sorotan tajam terkait pilpres diminta segera beralih ke paslon nomor 2. Apabila tidak bisa, risiko akan ditanggung sendiri,” ujarnya.

“Sebab dari mulai Mabes, Polda, Polres, Kejaksaan hingga TNI semua menjurus ke paslon nomor 2, informasinya seperti itu dari pesan WhatApps,” katanya menambahkan.

Dia mengaku hampir seluruh kades di Jateng merasa ketakutan dengan upaya mengarah kriminalitas tersebut. Pasalnya arus intimidasi terus mengalir deras.