Bahkan muncul ancaman apabila tidak mendukung Prabowo-Gibran, maka aparat penegak hukum (APH) akan turun tangan. Walau begitu, dia menyatakan terus berupaya memberikan edukasi bahwa APH tidak bisa semena-mena melakukan pemeriksaan tanpa dasar yang jelas.
“Ini yang perlu diberikan pencerahan ke teman-teman kades bahwa tidak bisa APH main periksa, main tangkap. Pasti harus ada dasarnya. Kalau kades yang notabene baru, SDM kurang pasti takut mereka,” ujarnya.
Dia juga menjelaskan bahwa ada perintah untuk setiap desa wajib memenangkan Prabowo-Gibran pada pemilihan yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Jika perolehan suara mencapai 70 persen ke atas, setiap desa akan mendapatkan bantuan presiden (banpres) sebesar Rp 1 miliar.
“Ini iming-iming dari mereka yang kemarin habis datang di Istana. Kalau beralih ke 02 akan dipanjangkan masa jabatan menjadi delapan tahun,” tuturnya.
Menurutnya, kades memiliki hak suara yang dijatuhkan ke salah satu kontestan dalam pilpres kali ini. Meskipun begitu, kades harus bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi. “Ini hak Politik, semua boleh punya pilihan, yang penting tidak mempengaruhi yang lain,” tuturnya.
Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng telah melakukan pemeriksaan terhadap para kades di Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, dan Klaten.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jawa Tengah, Kombes Pol. Dwi Subagio, membantah pemeriksaan kades itu bermuatan politis.
Pihaknya hanya memeriksa berdasarkan aduan masyarakat tentang kasus dugaan penyelewengan dana bantuan keuangan Provinsi (Banprov) Jawa Tengah pada 2020 hingga 2022 itu.
“Kami tidak terkait dengan masalah politik,” kata Kombes Dwi Subagio. Dia menyebut ada dugaan penyimpangan anggaran yang dikucurkan di tiga kabupaten tersebut.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jateng yang digandeng kepolisian tidak menemukan adanya muatan politis dalam pemeriksaan para kades tersebut.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Jateng, Sadhu Sudiyarto.
“Kami dilibatkan dalam rapat penanganan yang dilakukan pihak kepolisian. Kami sudah mempelajari, memang belum ada dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu,” kata Shadu.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
