BANDA ACEH – Pernyataan Badan Gizi Nasional (Badan Gizi Nasional/BGN) yang menargetkan nol kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 mendadak menjadi sorotan publik.Bukan hanya karena ambisi targetnya, tetapi juga karena pernyataan kontroversial yang menyebut soal “garansi Allah”, yang kini ramai diperbincangkan di media sosial.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, saat menjelaskan komitmen lembaganya menekan kasus keracunan MBG hingga nol insiden pada tahun depan.
“Kalau menggaransi itu Allah yang garansi ya, tapi kita akan berusaha bekerja keras untuk meminimalisir,”
Ujar Nanik dalam konferensi pers dikutip pojoksatu.id dari kompas Kamis (8/1/2026).
Kutipan tersebut langsung menyedot perhatian publik.
Banyak warganet mempertanyakan, apakah jaminan keamanan makanan bagi jutaan penerima MBG cukup disandarkan pada ikhtiar dan keyakinan.
Atau harus ditopang sepenuhnya oleh sistem pengawasan pangan yang ketat dan terukur.
Target Nol Keracunan di Tengah Rekam Jejak Panjang
Secara faktual, target nol keracunan yang dicanangkan BGN bukan muncul tanpa konteks.
Sepanjang 2025, program MBG memang diwarnai berbagai laporan keracunan makanan di sejumlah daerah.
Data dari berbagai media kredibel mencatat ribuan siswa sempat mengalami gangguan kesehatan.
Bahkan ratusan di antaranya harus menjalani perawatan medis.
Kondisi tersebut membuat pernyataan “nol kasus” di 2026 terdengar ambisius.
Tak sedikit publik menilai target ini sebagai pertaruhan besar bagi BGN.
Mengingat skala program MBG yang menjangkau jutaan penerima setiap hari.
Pemerintah Klaim Ada Perbaikan Sistem
Di sisi lain, BGN dan pemerintah menyebut telah melakukan evaluasi menyeluruh.
Pengawasan dapur penyedia makanan, sertifikasi keamanan pangan, hingga standar operasional prosedur (SOP) diklaim telah diperketat.
Bahkan, Kementerian Kesehatan melaporkan adanya tren penurunan kasus keracunan menjelang akhir 2025.
Inilah yang menjadi dasar optimisme BGN menargetkan nol insiden pada 2026.
Namun, pernyataan bernuansa religius soal “garansi Allah” justru memicu tafsir liar di ruang publik.
Seolah negara melepaskan tanggung jawab teknis kepada keyakinan semata.
Reaksi masyarakat pun terbelah.
Sebagian menilai pernyataan itu sebagai bentuk kerendahan hati dan pengakuan bahwa manusia memiliki keterbatasan.
Namun, sebagian lain menganggap pernyataan tersebut tidak tepat disampaikan dalam konteks kebijakan publik yang menyangkut keselamatan anak-anak.
Isu ini semakin membesar setelah diberitakan oleh berbagai media nasional
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru