Masih menurut laporan Majalah Tempo, politikus Partai Golkar Jambi, Asari Syafei, yang juga Ketua relawan Go-Anies Presiden 2024 didatangi personel intelijen aparat. Aparat tersebut mempertanyakan sikap Asari yang mendukung Anies Baswedan padahal partainya telah resmi mengusung Prabowo sebagai calon Presiden. Tak luput, kelompok pengusaha juga diundang oleh petinggi aparat, diduga berkaitan dengan adanya pertemuan dan dukungan 200 pengusaha terhadap Ganjar Pranowo di Surabaya akhir tahun lalu.
Kemudian, petinggi aparat itu meminta para pengusaha yang dipanggil membuat acara yang lebih megah untuk Prabowo Subianto. Di lain sisi, Prabowo diundang dalam acara Relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat (ETAS) dimana Boy Thohir mengatakan bahwa acara ini dihadiri oleh para pengusaha besar yang mewakili sepertiga perekonomian Indonesia seperti Djarum Group dan Sampoerna Group yang juga siap mendukung Prabowo Subianto.
Jauh-jauh hari, pada Oktober 2023, Presiden Jokowi mengumpulkan para elite kelompok relawan di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) berbicara dukungan untuk Prabowo-Gibran setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta malam-malam.
Bahkan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, menyebut Presiden Jokowi sudah jelas mendukung calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024. Terakhir, akun X milik Kementerian Pertahanan mem-posting tulisan dengan hashtag #PrabowoGibran2024.
Semua peristiwa ini bukan hanya merisaukan sejumlah pihak namun juga pertanda ada indikasi upaya yang dilakukan secara sistematis dan masif mengerahkan sumber daya dukungan elektoral dengan suprastruktur Politik negara.
Fenomena ini bisa disebut layaknya political state capture di mana terdapat konflik kepentingan antara wewenang sebagai pejabat publik dengan kepentingan politiknya atas kompetisi elektoral. Political state capture ini membuat kekuatan politik terkonsentrasi kepada satu pihak yang kemudian melemahkan kompetisi. Dengan bureaucratic resource dan influential power yang dimilikinya digunakan sekuat tenaga untuk mendongkrak tuah elektoral.
Bahkan ia mencoba mengkondisikan formasi kekuatan pasar (market power) yang dalam hal ini keberpihakan politik sejumlah pengusaha untuk keuntungan elektoral dirinya. Artinya ada upaya re-politisasi negara oleh sejumlah elite untuk mencapai monopoli politik elektoral kepada kandidat tertentu. Semua ini tentu tak bisa diartikan secara positivistik, karena tindakan political state capture ini dilakukan dengan shadow role, yakni menggunakan otoritas kekuasaan secara samar-samar.
