JAKARTA — Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana menyebut, gerakan petisi yang disampaikan oleh sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan vitamin untuk perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia.
Dia mengatakan, dalam negara demokrasi, kebebasan dalam berpendapat termasuk menyampaikan petisi dan kritik harus dihormati. Karena itu, pihaknya tidak masalah jika petisi itu berisi kritikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Dalam negara demokrasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi maupun kritik harus dihormati. Kemarin, Bapak Presiden juga telah menegaskan freedom of speech adalah hak demokrasi. Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita,” ujar Ari kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/2/2024).
Ari menilai, perbedaan pendapat dan juga pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam berdemokrasi. Apalagi di tahun politik dan menjelang pemilu, sambung dia, pertarungan opini pasti akan terjadi. Ari juga menegaskan, komitmen Presiden Jokowi untuk tetap melaksanakan prinsip demokrasi sesuai nilai Pancasila dan koridor konstitusi.
Ari pun berpendapat, akhir-akhir ini, terlihat ada upaya sengaja untuk mengorkestrasi narasi politik demi kepentingan elektoral. Meskipun strategi politik partisan tersebut juga dinilai sah-sah saja, namun ia mendorong agar kontestasi politik termasuk pertarungan opini dibangun dalam budaya dialog yang substantif dan sehat.
Sebelumnya, sivitas akademika UII dan UGM meminta Presiden Jokowi tetap menjadi teladan dalam praktik kenegarawanan. Menurut pernyataan sikap yang ditandatangani Rektor UII Yogyakarta Prof. Fathul Wahid itu, Presiden Jokowi hendaknya bersikap netral, adil, dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan.
“Mendesak Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan,” demikian pernyataan sikap Sivitas Academica UII Yogyakarta dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Sivitas akademika UII juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) aktif mengawasi, memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor konstitusi dan hukum. Adapun capres-cawapres dan para menteri maupun kepala daerah yang menjadi tim sukses, sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya.
“Guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara,” demikian alasan yang dikemukakan dalam pernyataan sikap tersebut.
Sementara itu, sivitas akademika UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni berkumpul di Balairung UGM pada Rabu (31/1/2024) sore. Mereka menyampaikan Petisi Bulaksumur untuk menyikapi kondisi perpolitikan nasional saat ini yang dinilai telah menyimpang.
“Kami sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri Universitas Gadjah Mada, menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial,” kata Prof Kuntjoro membacakan petisi mewakili sivitas akademika, Rabu (31/1/2024).
Sumber: Republika
