Sabtu, 25/05/2024 - 13:02 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

NASIONAL
NASIONAL

Ramai Berita Sanksi Keras untuk Ketua KPU, Pakar Sebut Inilah Fungsi DKPP Sesungguhnya

BANDA ACEH  – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menekankan bahwa fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) terbatas pada penilaian terhadap kebijakan penyelenggaraan pemilu, dengan fokus pada aspek etika.

ADVERTISEMENTS
QRISnya satu Menangnya Banyak

Dilansir dari Antara Selasa (6/2), menurut Feri Amsari, setelah vonis DKPP, proses hukum lanjutan melibatkan langkah-langkah seperti proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau sidang sengketa administrasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

ADVERTISEMENTS
Bayar PDAM menggunakan Aplikasi Action Bank Aceh Syariah - Aceh Selatan

“Mereka hanya menilai tindakan maupun kebijakan yang dikeluarkan penyelenggara pemilu itu etis atau tidak. Tentu ada proses hukum berikutnya,” ucap Feri Amsari dikutip dari ANTARA (6/2).

Proses tersebut berada di bawah yurisdiksi pengadilan yang kemudian akan menentukan hasil akhir dan dampak hukum dari tindakan penyelenggara pemilu yang dinilai melanggar etika.

Berita Lainnya:
Viral Calon Siswa Polres Baubau Bernama Real Madrid, Warganet: Bapaknya Madridista

Feri Amsari mengungkapkan bahwa DKPP hanya menilai apakah tindakan dan kebijakan yang diambil oleh penyelenggara pemilu bersifat etis atau tidak.

ADVERTISEMENTS
PDAM Tirta Bengi Bener Meriah Aplikasi Action Bank Aceh

Namun, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas menegaskan bahwa langkah-langkah hukum selanjutnya akan ditentukan oleh proses hukum di pengadilan.

ADVERTISEMENTS
Top Up Pengcardmu Dimanapun dan Kapanpun mudah dengan Aplikasi Action

Contohnya, vonis DKPP dapat mengalami proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau sidang sengketa administrasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Vonis DKPP sebelumnya terkait pelanggaran kode etik oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilu 2024.

ADVERTISEMENTS

“Jadi tidak serta-merta vonis DKPP membatalkan pendaftaran Gibran begitu saja,” ujarnya.

ADVERTISEMENTS

Feri Amsari menjelaskan bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pelanggaran KPU tersebut memiliki opsi untuk mengajukan gugatan ke PTUN atau Bawaslu.

Berita Lainnya:
Ternyata Gus Muhdlor Paling Banyak Nikmati Uang Potongan Insentif Pegawai BPPD

Dalam sengketa administrasi, Bawaslu dapat memutuskan apakah ada pelanggaran administrasi dan membatalkan proses administratif atau pendaftaran Gibran Rakabuming sebagai cawapres pemilu.

Pentingnya memahami bahwa vonis DKPP tidak secara otomatis mengakibatkan pembatalan pendaftaran Gibran Rakabuming, melainkan tergantung pada proses hukum selanjutnya yang mungkin melibatkan PTUN atau Bawaslu.

Sebelumnya, Ketua DKPP Heddy Lugito menyatakan sanksi berupa peringatan keras terakhir diberlakukan terhadap Hasyim Asy’ari dan anggota KPU lainnya.

DKPP juga memerintahkan KPU untuk menjalankan putusan tersebut, sementara Bawaslu diminta untuk mengawasi implementasinya.

ADVERTISEMENTS
x
ADVERTISEMENTS

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi