“Keterlibatan tiga akademisi dalam film Dirty Vote tersebut, diketahui menjabat sebagai tim reformasi hukum di Kemenko Polhukam yang pernah dijabat oleh Mahfud MD. Dan Mahfud MD saat ini adalah kontestan Pilpres 2024,” kata Natsir.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, melihat tayangan film Dirty Vote, lebih banyak berisikan kritik terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Sehingga menurut Yusril, ada yang menilai Dirty Vote ini sebagai bentuk propaganda jelang hari H Pemilu 2024.
“Berbagai isu diangkat dalam film ini antara lain ketidaknetralan para penyelenggara dan pejabat negara dalam pelaksanaan Pemilu walau tak hanya spesifik terhadap paslon Prabowo-Gibran, tapi porsinya lebih besar dari pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Bahkan, sedikit sekali tayangan tentang Amin,” kata Yusril, melalui video reels yang ia unggah di akun instagram @yusrilihzamhd, Selasa (13/2/2024).
Karena film Dirty vote tidak berimbang, menurut Yusril, wajar bila ada publik yang menilai film dokumenter tersebut merupakan pesanan dari pihak atau kubu tertentu. Yusril yang juga bagian dari Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, menjelaskan dirinya juga pernah terlibat dalam penggarapan film.
Baik itu film serial, aksi, dan layar lebar. Sehingga ia merasa dapat menilai bahwa Dirty Vote bukanlah sebuah film dokumenter. Melainkan kumpulan tayangan kutipan berita, dan opini dari tiga pakar di dalamnya yaitu Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar dan Bivitri Susanti.
“Saya melihat Dirty Vote ini adalah tidak bisa ini dikatakan sebagai film dokumenter karena menayangkan berbagai pemberitaan media melalui audio visual, kemudian tiga pakar,” ujar Yusril.
Meski begitu, Yusril juga melihat ada sisi edukasi dari Dirty Vote. Yakni tentang ajakan kepada pemilih supaya berhati-hati menentukan pilihan. Lalu lanjut Yusril juga ada ajakan kepada masyarakat agar lebih kritis terhadap perkembangan Politik dan situasi Pemilu saat ini.
Menurut Yusril, materi kritik dari film Dirty Vote adalah sebuah hal yang wajar di negara demokrasi. Di mana setiap orang bebas mengemukakan pendapat. Tapi kata mantan Menteri Sekretaris Negara itu, sebuah kewajaran juga bila ada pihak yang mengkritik film Dirty Vote sebagai sebuah propaganda untuk menjatuhkan pamor dari salah satu pasangan capres-cawapres.
