Minggu, 14/04/2024 - 21:53 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

NASIONAL
NASIONAL

Megawati Mewanti-wanti, Hak Angket Jangan Dipolitisasi untuk Makzulkan Jokowi

ADVERTISEMENTS

Megawati Mewanti-wanti, Hak Angket Jangan Dipolitisasi untuk Makzulkan <a href=Jokowi” border=”0″ data-original-height=”393″ data-original-width=”700″ height=”180″ loading=”lazy” src=”https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQBwWa_Y6qTMpoP25GbqmYc41ZBTKymDuN6eyFc8874g9brDZuctomGfhXv2rVdBKoVDwp52k3aOa_VVajjmWBiWdsYlU72WVJXUl_QSEz2FRdrdKMvwS3hdFlhwM2Jsx49PD7aF0A-w8-cLtEFZ91LEEIVyggS7zDEAmW_FyIV2XJt2oHGThIiOq9pPcW/w320-h180-rw/ovmdpod.jpg” width=”320″/>BANDA ACEH – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memperingatkan ke seluruh kadernya dan para partai koalisi pengusung pasangan Ganjar PranowoMahfud MD, untuk tidak membelokkan tujuan awal dari menggulirkan hak angket, yakni mengusut dugaan kecurangan pemilu.Demikian disampaikan Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis. Ia mengatakan, Megawati sudah jelas bahwa memperingatkan semua pihak, bahwa dukungan dari putri dari Presiden Soekarno terhadap hak angket murni ditujukan untuk mengungkap dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) pada masa sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, dan setelah pencoblosan.

ADVERTISEMENTS
Manyambut Kemenangan Idul Fitri 1445 H dari Bank Aceh Syariah

Dia menjelaskan, dari sisi hukum, proses pemakzulan presiden terpisah dari hak angket yang akan digulirkan di DPR RI. “Hak angket bukan untuk pemakzulan. Ibu Megawati juga tidak ingin pemerintahan goyah sampai 20 Oktober 2024, dan Ibu Megawati tidak memerintahkan para menteri dari PDI Perjuangan untuk mundur,” kata Todung, dalam keterangan tertulis, Senin (26/2/2024).

ADVERTISEMENTS
Iklan Ucapan Selamat & Sukses atas Pelantikan Bustami Hamzah sebagai Pj Gubernur Aceh
Berita Lainnya:
Belum Lama Tiba, Massa Demo Dipimpin Eks Danjen Kopassus Dkk Mulai Bakar Ban di Depan Kantor KPU
ADVERTISEMENTS

Ia kembali menekankan, komitmen PDIP bukan untuk memakzulkan presiden, tetapi membongkar kecurangan, kemudian mengoreksi kecurangan itu. “Proses pemakzulan itu terpisah dengan angket yang jalan sendiri, tetapi jika bahan hasil angket menjadi bahan untuk pemakzulan itu persoalan lain. Sekarang ini hak angket tidak ada hubungannya dengan pemakzulan,” tutur dia.

ADVERTISEMENTS
Promo Takjil Bank Aceh Syariah

Sebelumnya, cawapres nomor urut 3 Mahfud Md mengatakan,  jalur Politik lewat hak angket untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan Pemilu 2024 bisa saja berujung ke impeachment presiden. Namun, hal itu tergantung pada solidaritas partai politik di parlemen. Baik koalisi pengusung paslon nomor urut 1 dan 3.

ADVERTISEMENTS
Promo Pembiayaan Ramadhan Ekstra Bank Aceh Syariah
Berita Lainnya:
Kemendikbud Kaji Beri Sanksi 33 Kampus Terlibat TPPO Modus Magang

Ia juga menggarisbawahi bahwa yang bisa menggiring hak angket di parlemen adalah partai politik bukan paslon. Sementara, paslon menyelesaikan lewat jalur hukum yaitu Mahkamah Konstitusi (MK).  

ADVERTISEMENTS
Iklan Ucapan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan

“Semua anggota parpol di DPR punya legal standing untuk menuntut dengan hak angket. Sehingga, keliru bagi mereka yang mengatakan kisruh pemilu ini tak bisa diselesaikan lewat hak angket. Bisa, dong!” ujar Mahfud di akun media sosialnya dan dikutip pada Senin (26/2/2024). 

ADVERTISEMENTS
Ramadhan Berbagi Bersama Bank Aceh Syariah

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat dan Sukses Pelantikan dan Setijab Mayjen TNI Niko Fahrizal
ADVERTISEMENTS
Semarak Ramadhan 1445 H bersama Bank Aceh Syariah, Diskon Belanja 50%

x
ADVERTISEMENTS

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi