JAKARTA — Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyebutkan pentingnya program keluarga berencana (KB).
Ia menyatakan, KB bukan sekadar alat kontrasepsi belaka, tetapi memiliki banyak manfaat. Seperti bagaimana persiapan menikah, persiapan kehamilan, bagaimana mengatur jarak kehamilan, dan bagaimana membangun keluarga.
“KB yang juga mampu mencegah stunting,” ujarnya.
Terkait KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), Hasto menyatakan bahwa metode ini lebih baik karena kegagalannya lebih rendah. Sedangkan metode alami dan metode jangka pendek tingkat kegagalannya tinggi.
“Contohnya, kondom yang gampang bocor atau pil KB yang kebanyakan gagalnya, karena lupa minum, dan bisa hamil, apalagi tanpa kontrasepsi yang kemungkinan hamilnya paling tinggi,” kata dia.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso juga mengingatkan pentingnya pembinaan, bimbingan teknis, dan fasilitasi harus terus dilakukan pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan kinerja utama Bidang KBKR.
Ia juga menyebutkan pentingnya meningkatkan prevalensi kontrasepsi modern (mCPR), menurunkan unmet need, dan meningkatkan peserta aktif metode kontrasepsi jangka panjang (PA MKJP).
“Meskipun kelahiran menurut umur atau age specific fertility rate (ASFR) 15-19 tahun telah tercapai pada 2023, tapi masih banyak pasangan usia subur (PUS) yang perlu mendapatkan pendampingan pengaturan jarak kehamilan, jumlah anak yang ideal, dan sosialisasi 4 terlalu (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kelahiran, dan terlalu banyak anak) secara terus menerus,” kata Teguh menjelaskan.
Pendampingan tersebut, lanjut Teguh, berguna agar penurunan angka kematian ibu dan pencegahan terhadap kejadian stunting pada anak dapat sesuai dengan harapan pada 2024.
Ia juga menyoroti soal keterbatasan sumber daya manusia, yang sebaiknya diantisipasi dengan strategi cerdas agar dapat mengoptimalkan seluruh kegiatan yang telah direncanakan pada 2024.
“Saya juga berpesan agar mitra kerja dan pemangku kepentingan terkait perlu dipetakan dengan baik, agar dapat mendorong pihak swasta dan mitra kerja lainnya berpartisipasi dalam pelaksanaan program-program KBKR dari berbagai aspek,” kata Teguh.
sumber : ANTARA
Sumber: Republika
