WASHINGTON — Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan AS menemukan lima unit pasukan keamanan Israel bertanggung jawab atas pelanggaran berat hak asasi manusia. Pertama kalinya Washington memberikan kesimpulan semacam ini pada pasukan Israel. Tapi tidak melarang satu pun unit itu menerima bantuan militer AS.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel mengatakan, Israel melakukan “remediasi” atau perbaikan pada empat unit yang melakukan pelanggaran sesuai dengan undang-undang larangan bantuan militer AS dan belum diadili. Patel mengatakan peristiwa dalam kasus-kasus ini terjadi di luar Gaza sebelum Israel menyerang kantong pemukiman rakyat Palestina itu bulan Oktober lalu.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan mereka melaporkan insiden-insiden seperti pembunuhan ekstrayudisial, penyiksaan dan penganiayaan fisik, yang melibatkan unit-unit militer Israel ke Departemen Luar Negeri AS. Sebagian korbannya merupakan warga Palestina di daerah pendudukan Tepi Barat.
Patel menolak memberikan detail pelanggaran yang diperiksa pemerintah AS, unit-unit yang terlibat atau langkah apa yang akan diambil. “Empat dari unit ini secara efektif memperbaiki pelanggaran-pelanggaran ini, dan itulah yang kami harapkan akan dilakukan oleh para mitra,” kata Patel, Selasa (30/4/2024).
Ia mengatakan, Washington belum menentukan apakah sudah ada langkah perbaikan yang dilakukan pada kasus unit kelima dan masih sedang dibahas dengan Israel. Unit kelima diyakini adalah batalion Netzah Yehuda dari Angkatan Bersenjata Israel yang terlibat atas pembunuhan warga AS-Palestina Omar Assad pada 2022 lalu.
Patel menegaskan semua unit masih berhak menerima bantuan militer AS. Tindakan militer Israel semakin mendapat sorotan karena pasukannya membunuh sekitar 34.500 warga Palestina di Gaza. Otoritas Kesehatan Gaza mengatakan sebagian besar korban tewas merupakan perempuan dan anak-anak.
Serangan Israel juga mengubah Jalur Gaza menjadi gurun pasir, dan memicu kekurangan pangan yang ekstrem telah mendorong terjadinya kelaparan. Pada 19 April lalu Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan ia sudah mengambil keputusan terkait pelanggaran yang dituduhkan pada unit-unit militer Israel.
Setelah organisasi media investigasi Pro Publica melaporkan pejabat Departemen Luar Negeri AS merekomendasikan unit-unit militer Israel didiskualifikasi dari menerima bantuan AS sesuai dengan Undang-undang yang ditulis Senator Patrick Leahy pada akhir 1990-an.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menanggapi pernyataan itu dengan mengatakan ia akan melawan sanksi AS yang dijatuhkan pada unit-unit Israel. Anggota kabinet perang Israel Benny Gantz dan Yoav Gallant juga berbicara dengan Blinken.
Isu Israel menjadi fokus di tahun politik AS. Kantor ketua House of Representative AS Mike Johnson mengatakan politisi asal Partai Republik itu meminta Blinken untuk memastikan bantuan militer ke Israel yang masuk dalam undang-undang anggaran yang diloloskan pekan lalu dikirimkan tepat waktu.
Dalam suratnya ke Johnson, Blinken mengatakan keputusannya tidak akan menunda pengiriman bantuan AS ke Israel. “(Dan tidak akan) berdampak pada dukungan kami pada kemampuan Israel membela diri melawan Hamas, Iran, Hizbullah atau ancaman lainnya,” kata Blinken.
Dalam surat tanpa tanggal itu Blinken juga mengatakan tiga dari lima unit batalion IDF dan dua lainnya di bawah otoritas sipil. Blinken tampaknya merujuk pada Netzah Yehuda, batalion yang dibentuk pada 1999 untuk mengakomodasi anggota komunitas Yahudi ultra-Ortodoks dan rekrutan nasionalis religius lainnya di dalam angkatan bersenjata Israel.
Mereka ditempatkan di Tepi Barat hingga akhirnya dipindahkan pada akhir tahun 2022 setelah mendapat kecaman dari Amerika Serikat. Israel menegur seorang komandan Netzah Yehuda dan dua perwira atas kematian Assad, yang terjadi setelah tentara menyumpal mulutnya dan memborgol tangannya.
Tetapi pihak berwenang mengatakan tidak mungkin untuk menentukan penyebab kematiannya disebabkan oleh tindakan tentara. Blinken menulis pemerintah Israel mengakui salah satu unit terlibat dalam tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan IDF. “Akibatnya, dipindahkan dari Tepi Barat ke Dataran Tinggi Golan pada 2022,” kata Blinken.
