BANDA ACEH – Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak menghadiri undangan acara Halal Bihalal dan Tasyakuran Milad Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke-22 yang digelar Sabtu (27/4/2024) di Jakarta.
Ketidak hadiran Prabowo itu disebut-sebut sebagai sinyal menolak PKS ikut dalam gerbong koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran lima tahun ke depan.
Padahal dalam acara itu, PKS sudah menggelar karpet merah di kantornya.
Berselang kemudian, Partai Gelora tegas menyatakan penolakannya terhadap PKS ikut koalisi Prabowo-Gibran.
2 Alasan PKS Sulit Masuk Koalisi Prabowo-Gibran
Pengamat Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga memprediksi PKS sulit diterima oleh Prabowo masuk ke dalam pemerintahannya dengan dua alasan yakni:
Pertama, kata dia, hubungan Prabowo dan PKS selama ini memang kurang baik, setidaknya sejak Prabowo bergabung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut dia, PKS sejak itu tampaknya sudah tidak respect ke Prabowo.
“Hal itu tentu sangat dirasakan Prabowo, sehingga PKS bukanlah prioritas untuk didekati,” ucap dia dikutip dari Kompas.com.
Alasan kedua, Jamiluddin mengatakan Prabowo sudah didukung Gelora, partai yang para petingginya merupakan orang-orang yang pindah dari PKS karena tidak sejalan dengan partai.
Karena itu, jika Prabowo mengakomodasi PKS, tentu akan mengganggu hubungannya dengan Gelora.
“Padahal Gelora sudah ikut berkeringat mengantarkan Prabowo menjadi pemenang pada Pilpres 2024,” kata Jamiluddin.
Maka dari itu, Jamiluddin berpandangan, jika PKS diajak bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), bisa saja merusak kondusivitas internal KIM yang akan merugikan Prabowo.
Sementara itu, PKB dan NasDem yang juga mengusung Anies di Pilpres 2024 diprediksi akan segera bergabung ke Prabowo-Gibran.
Jamiluddin menilai, penerimaan Prabowo terhadap PKB dan Nasdem setidaknya menjadi indikasi kuat bakal diterima bergabung ke KIM.
Alasan Gelora Menolak PKS
Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, pihaknya menolak PKS bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung pemerintahan Prabowo-Gibran,
Menurut dia, PKS dalam proses pencalonan Prabowo-Gibran kerap menyerang keduanya sehingga tak elok bila mereka masuk ke dalam koalisi.
“Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran,” kata Mahfuz dalam keterangannya, Minggu (28/4/2024).
“Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses Politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya,” ujarnya.
Mahfuz juga mengungkapkan bahwa PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat.
Salah satunya, kata dia, memberikan stempel pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin pada 2019.
“Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS,” kata Mahfuz.
Balasan PKS
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera merespons Partai Gelora yang menolak partainya untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Oposisi apa koalisi? Ha-ha-ha,” tanya Mardani ke istrinya, Senin (29/4/2024) dalam akun Instagram pribadinya @mardanialisera bersama istrinya yang juga kader PKS Siti Oniah.
Siti pun menjawab pertanyaan Mardani.
Dia menyindir Partai Gelora yang perolehan suara pilegnya tak mencapai Parliamentary Threshold sebesar 4 persen, sehingga tak lolos ke DPR.
“Aduh ya, dengar berita yang menolak PKS untuk koalisi. Aduh, terima kasih ya, itu partai apa ya? Enggak lolos PT gitu loh, masyaallah tabarakallah. Nol koma sekian loh,” kata Siti.
Menurut dia, proposal yang dimiliki PKS dan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta berbeda. “Proposalnya kita sama Mas Anis beda, dan visinya beda,” kata dia.
Ia menyatakan sikap partainya lebih cenderung untuk menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran.
