Begini Pilkada DKI Jakarta Jika Anies dan Ahok Bersatu dengan PDIP

BANDA ACEH – Pegiat media sosial Jhon Sitorus menilai jika Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bersatu dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), maka pertarungan di Pilkada DKI Jakarta 2024 selesai.Menurutnya, Ridwan Kamil dan 12 partai Politik pendukungnya akan menangis karena warga Jakarta akan memilih Anies Baswedan dan Ahok melihat elektabilitas keduanya yang tinggi.

“Apalagi jika Anies dan Ahok bisa bersatu dalam naungan Partai PDI Perjuangan maka selesai sudah pertarungan di Jakarta, Ridwan Kamil pasti menangis meraung-raung karena warga Jakarta tidak menginginkan calon boneka yang oportunis,” ucapnya, dikutip dari YouTube MPTV, Rabu (21/8).

“12 partai politik yang oportunis ini akan menangis berjemah, elektabilitas Anies dan Ahok masing-masing ada di atas angka 20 persen, angka ini masih belum termasuk dengan warga yang sudah muak dengan perilaku Jokowi sekeluarga untuk mempertahankan dinasti politik dengan cara-cara yang busuk dan menjijikkan,” imbuhnya.

Diketahui, Ridwan Kamil dan Suswono resmi dideklarasikan sebagai cagub-cawagub di Pilkada DKI Jakarta pada Senin (19/8/2024) di Hotel Sultan, Jakarta oleh 12 partai politik.

12 partai tersebut yaitu, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Perindo, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sementara itu, PDIP kini bisa maju Pilkada DKI Jakarta 2024 tanpa harus berkoalisi karena mempunyai 15 persen suara setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan Partai Buruh dan Gelora, MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan yang digelar pada Selasa (20/8/2024), dikutip dari Kompas.

MK memutuskan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen prolehan suara partai politik/gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD.

Dalam putusan tersebut, ambang batas pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan threshold pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur pada Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan putusan MK itu, ambang batas pencalonan Gubernur DKI Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada Pileg sebelumnya.