Media TEMPO Tolak Tawaran Kontrak Miliaran Rupiah ‘Memoles Citra Jokowi’ dan Tak Beritakan Fufufafa

Operasi menggaungkan keberhasilan pemerintah dirancang untuk tayang di berbagai media sosial sejak 1 sampai 20 Oktober 2024 atau hingga Jokowi lengser.

Tempo telah mengirimkan pesan permintaan wawancara dan menghubungi nomor telepon Hasan Nasbi. Namun hingga Sabtu pagi, 12 Oktober 2024, ia tak memberikan respons.

Kerja sama dengan Media Massa

Tak hanya memanfaatkan media sosial, Kementerian Komunikasi juga berkongsi dengan media massa.

Kementerian itu meneken kontrak kerja sama pemberitaan dengan banyak media. Nilainya bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Syaratnya, media memuat konten keberhasilan pemerintah sebagai berita, bukan advertorial atau iklan.

“Saya enggak mau bentuknya iklan,” ucap Menkominfo Budi Arie.

Menurut dia, media massa bisa memilih sendiri capaian pemerintahan Jokowi yang akan diberitakan. Kementerian Komunikasi tak mengatur konten yang harus diberitakan.

Budi Arie pun mengklaim ada banyak capaian Jokowi selama sepuluh tahun berkuasa yang bisa diberitakan. Ia juga mengklaim masyarakat puas terhadap pemerintahan Jokowi.

Budi Arie merujuk hasil survei sejumlah lembaga yang menyebutkan approval rating Jokowi masih di atas 75 persen. “Mereka mau tulis dari sisi mana saja enggak kami atur. Masak, enggak ada yang bagus dari Jokowi?” Budi Arie mengulang kembali pertanyaan retorisnya.

Kritik Dewas Pers

Kerja sama Kementerian Komunikasi dengan media massa itu menuai kritik Dewan Pers.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menilai kampanye keberhasilan pemerintah yang dimuat sebagai berita alih-alih advertorial merupakan upaya meruntuhkan independensi pers. Dalam kode etik jurnalistik, iklan bukan bagian dari pemberitaan.

Ninik memahami iklim bisnis media sedang tidak baik-baik saja. Namun ia menyayangkan jika banyak media mengambil kontrak kerja sama serta mau menerima syarat Kementerian Komunikasi.

“Ancaman kepada media salah satunya intervensi dalam bentuk kontrak yang isinya mempengaruhi pemberitaan,” tutur Ninik, Rabu, 9 Oktober 2024.

Media Tempo Menolak

Media Tempo juga mendapat tawaran kontrak miliaran rupiah dari Kementerian Komunikasi. Namun tawaran itu ditolak karena melanggar kode etik. Seharusnya ada garis api atau pembatasan yang tegas antara iklan dan berita.

Meski demikian, sejumlah media menerima tawaran tersebut. Seorang petinggi asosiasi media bercerita, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Prabu Revolusi mengawasi media massa yang mendapat kontrak. Narasumber yang sama bercerita, Prabu mengingatkan media yang meneken kontrak untuk tak membuat berita miring tentang Jokowi.

Dilarang memberitakan Fufufafa

Salah satu topik yang dilarang adalah soal akun Fufufafa yang ditengarai milik anak Jokowi sekaligus wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka.