Presiden Negara Kera Israel, Benjamin Monyetanyahu Pecat Menhan Yoav Gallant, Kenapa?

BANDA ACEH – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant yang dianggap sebagai figur penyeimbang dari unsur sayap kanan dalam pemerintahan koalisi Israel.Dalam sebuah pernyataan video pada Selasa (5/11/2024) malam waktu setempat, Netanyahu menyatakan bahwa “perbedaan signifikan dalam menangani pertempuran” di Gaza telah muncul.

“Dalam situasi perang, diperlukan kepercayaan penuh antara perdana menteri dan menteri pertahanan … Dalam beberapa bulan terakhir, kepercayaan antara saya dan menteri pertahanan telah rusak,” katanya, sebagaimana dilansir The Guardian.

Adapun keputusan ini memicu protes di seluruh negeri.

Sebagai pengganti Gallant, Netanyahu menunjuk Menteri Luar Negeri Israel Katz dari partai Likud. Gideon Saar, pemimpin partai New Hope yang bergabung kembali dengan koalisi Netanyahu, akan mengisi posisi Menteri Luar Negeri.

Katz menulis di platform X bahwa mereka akan bekerja sama “untuk membawa sistem keamanan menuju kemenangan melawan musuh dan mencapai tujuan perang, yaitu pengembalian seluruh sandera sebagai misi utama, penghancuran Hamas di Gaza, penumpasan Hizbullah di Lebanon, pembatasan agresi Iran, serta pemulangan warga di wilayah utara dan selatan dengan aman.”

Tidak lama setelah pengumuman tersebut, ribuan pengunjuk rasa berkumpul di Tel Aviv, memblokir jalan utama kota tersebut. Sekitar 1.000 orang melakukan demonstrasi di luar kediaman Netanyahu di Yerusalem, sementara protes dan blokade jalan juga terjadi di beberapa lokasi lain di Israel.

Gallant telah lama berbeda pendapat dengan Netanyahu, terutama sejak koalisi Netanyahu terbentuk pada akhir 2022. Ketegangan terjadi karena Gallant adalah satu-satunya pejabat senior pemerintah yang menentang rencana reformasi yudisial, yang dianggap kritis oleh sebagian besar pihak dan dianggap mengancam demokrasi Israel.

Keputusan untuk memecat Gallant juga disinyalir dipengaruhi oleh dorongan Gallant baru-baru ini untuk memberlakukan wajib militer bagi komunitas Ultra-Ortodoks. Kebijakan ini mendapat perlawanan keras dari partai Ultra-Ortodoks di Knesset, yang merupakan sekutu lama Netanyahu.

Gallant menyatakan bahwa pemecatannya didorong oleh perbedaan pandangan mengenai wajib militer bagi Ultra-Ortodoks, kewajiban moral Israel untuk memulangkan sandera, serta perlunya penyelidikan menyeluruh atas serangan teror yang terjadi pada 7 Oktober.

Gallant, yang merupakan mantan jenderal, dipandang sebagai figur moderat dalam kabinet Netanyahu baik di Israel maupun internasional. Dia menyebutkan bahwa kemenangan militer Israel telah menciptakan kondisi untuk solusi diplomatik di Gaza. “Keamanan negara Israel akan selalu menjadi misi hidup saya,” tulisnya di platform X setelah Netanyahu mengumumkan pemecatannya.