Muhammad Nuh: Zakat Diharapkan Jadi Alternatif Pendapatan Negara Non-Pajak

MEDAN – Anggota DPD RI dari Sumatera Utara, KH Muhammad Nuh, MSP, mengemukakan gagasan bahwa Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sumber pendapatan negara di luar pajak.

Hal ini disampaikan dalam Dialog Publik bertajuk Investasi Zakat, Infak, dan Sedekah dengan Keuntungan Berlipat Ganda yang digelar pada Jumat (13/2) di Kantor DPD RI, Jalan Gajah Mada Medan.

Dalam paparannya, KH Muhammad Nuh, yang juga Ketua PW Persis Sumatera Utara, mengungkapkan bahwa potensi ZIS di Indonesia mencapai Rp327 triliun.

Namun, baru sekitar Rp8 triliun yang tergarap secara nasional. Sementara itu, di Sumatera Utara, potensi ini baru dimanfaatkan sebesar Rp28 miliar.

“Saya pernah mengusulkan hal ini kepada pihak INDEF di Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Namun, sepertinya usulan ini belum mendapat perhatian yang cukup,” ujar KH Muhammad Nuh.

Ia mengutip salah satu ayat Al-Qur’an, yaitu Surat Ar-Rum ayat 39, yang menegaskan bahwa riba tidak memberikan keberkahan di sisi Allah, sedangkan zakat dapat melipatgandakan pahala dan keuntungan.

“Hanya zakat yang dapat memberikan keuntungan sejati, bukan yang lainnya,” tegasnya.

Ketua Panitia acara, Joko Imawan, S.Pd, MM, yang juga Ketua PD Persis Kota Medan, dalam sambutannya mengajak seluruh pengurus PD Persis untuk berperan aktif dalam pengelolaan ZIS.

Ia juga menyematkan jaket resmi kepada KH Muhammad Nuh sebagai simbol penghormatan atas kehadirannya.

Dialog ini pun berjalan dengan menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Dr. Fikri Al Haq Fachryana, STP, MM, MH, Kepala Cabang JNE Sumatera Utara, dan Sulaiman Ariga, S.H.I, M.H, Ketua Forum Zakat (FOZ) Sumatera Utara.

Dr. Fikri menyampaikan pandangan mengenai tantangan dan peluang lembaga zakat di masa mendatang.

Berdasarkan data yang ia paparkan, jumlah muzaki (pemberi zakat) terus meningkat dari tahun 2018 hingga 2024. Ia juga menyoroti bahwa zakat memiliki dampak signifikan dalam mempercepat pengentasan kemiskinan bagi mustahik (penerima zakat).

“Ini merupakan tantangan sekaligus peluang besar bagi lembaga zakat untuk terus berkembang,” ujarnya.

Sementara itu, Sulaiman Ariga menyoroti beberapa isu utama terkait pengelolaan zakat. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya zakat, serta minimnya kepercayaan terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ).

“Pengelolaan zakat melalui lembaga resmi merupakan sunnah. Di zaman Nabi, zakat dikelola oleh baitul mal milik pemerintah, dan saat ini lembaga zakat yang ada sudah memiliki izin resmi dari pemerintah,” jelasnya.