Maaf Saja Tak Cukup

Penulis: Ahmadie Thaha

AH, PDIP! Sang partai pelopor, pencetus, sekaligus, seperti diakui, sebagai pelaku dosa Politik dalam sejarah modern Indonesia: menghadirkan Joko Widodo ke panggung nasional. Hanya setahun sebelum periode kedua Jokowi berakhir, kita tahu PDIP menghadapi realitas harus berpisah dengan kadernya ini, bahkan memecatnya.

Kini, setelah dua periode pemerintahan Jokowi yang penuh “kerusakan kreatif” (atau destruktif, tergantung dari sudut pandang), kita mendengar permohonan maaf dari seorang Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus. Dengan gaya blak-blakan, ia menyebut kehadiran Jokowi sebagai dosa mereka. “Dosa kami,” katanya. Tidak main-main.

Tapi tunggu sebentar, mari kita urai dosa ini dengan realita dan fakta. Awalnya, Anda sudah tahu, Jokowi hanyalah seorang tukang kayu yang bukan siapa-siapa, lalu jadi Wali Kota Solo. Saat itulah ia dengan cerdas memanfaatkan momentum, menawarkan mobil nasional, Esemka, dengan klaim pemesanan 6.000 unit. Rupanya, ini dikapitalisasinya sebagai strategi komunikasi tingkat dewa.

Video-video Esemka menjalar seperti virus, menggerakkan emosi rakyat yang terpesona. Saat itu, rakyat melihat Jokowi sebagai sosok sederhana yang siap membangun mimpi bangsa menghadirkan mobil nasional. Rakyat terbius, dan tanpa mereka sadari telah termakan oleh bualan indah mobil murah, padahal itu mobil rakitan asal Cina.

Begitulah. Lalu, keajaiban terjadi: PDIP, meski awalnya ragu, akhirnya terpesona oleh euforia rakyat yang tersihir mimpi. Bahkan Megawati Soekarnoputri, yang pada mulanya skeptis terhadap kader non-partainya, menyerah pada dorongan publik —dan, tentu saja, tekanan tokoh-tokoh lain, mungkin termasuk Prabowo Subianto.

Dari Solo, diklaim PDIP sebagai petugas partai, Jokowi melangkah ke Jakarta. Narasi tentang kejujuran dan kesederhanaan menjadi tiket emasnya. Di Jakarta, ia meraih perhatian lebih besar. Ia secara total “membeli” media sosial untuk menyihir massa. Tak ada satu kegiatannya yang tidak viral. Anda masih ingat bagaimana ia masuk gorong-gorong?

Dan dengan dukungan partai, siapa lagi kalau bukan PDIP yang barusan minta maaf, Jokowi melangkah lebih jauh, menjadi Presiden Republik Indonesia selama dua periode. Ya, dua periode yang diisi dengan visi membangun infrastruktur gemilang, menggaet oligarki dan hutangan, serta membuat demokrasi perlahan-lahan kehilangan sinarnya.

Tapi, baru belakangan para pendorong dan pendukungnya sadar, realitas politik bersifat situasional. Jokowi, yang dahulu dielu-elukan sebagai simbol reformasi, justru menjadi pion utama dalam permainan oligarki. Alasannya sederhana: pembangunan infrastruktur membutuhkan dana besar, dan siapa lagi yang lebih royal menggelontorkan dana selain para oligark?